Sudah Setahun Lebih Belum Keluar, Masyarakat Siak Pertanyakan Sertifikat Prona

SIAK, POTRETNEWS.com - Masyarakat Kabupaten Siak, Riau mengeluh lantaran belum dikeluarkannya sertifikat tanah Program Nasional Agraria (Prona) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siak. Informasi dari masyarakat sertifikat Prona yang mereka urus itu merupakan program tahun 2017. Namun hingga bulan Februari 2018 ini, belum diterima.

"Dari awal tahun 2017 lalu kita urus sertifikat Prona ini, namun hingga saat ini belum juga keluar. Setahu saya, di kampung tempat tinggal saya ada sekitar 300 KK yang mengurus. Itu secara umum, karena sepengetahuan saya sertifikat Prona ini ada juga diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu," kata sumber terpercaya potretnews.com belum lama ini.

Sepengetahuannya, banyak masyarakat kecewa lantaran belum menerima sertifikat itu. Hingga saat ini ada 6500 lembar sertifikat yang belum diberikan pihak BPN Siak kepada masyarakat.

"Pihak BPN Siak beralasan sertifikat ini akan diserahkan langsung oleh Presiden RI. Tapi saat ditanya kapan datangnya Presiden, mereka bingung menjawabnya. Padahal kita sangat membutuhkan sertifikat itu," kata sumber tersebut.

Mengenai hal ini, Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Siak, Usman menyampaikan bahwa seluruh sertifikat Prona sudah selesai dibuat oleh BPN Siak. Sebab, yang mencetak (membuat,red) sertifikat Prona ini adalah pihaknya.

"Yang membuat sertifikat ini kita. Dan sudah selesai dibuat. Tahun 2017, ada 6500 lembar lebih sertifikat Prona yang kita cetak. Sesuai dengan pengajuan. Dan yang sudah kita berikan ke masyarakat sekitar 760 lembar sertifikat," kata Usman, saat diwawancara potretnews.com belum lama ini, di Kantor Bupati Siak.

Usman mengaku, sertifikat ini memang akan diserahkan langsung oleh Presiden RI Jokowi. Namun ia belum mengetahui pasti kapan akan diserahkan.

"Mengenai hal ini, BPN Siak selalu berkoordinasi dengan Kakanwil BPN Riau. Rencananya, penyerahan ini dilakukan Presiden. Nantinya Presidennya akan keliling ke setiap daerah bersama Kakanwil BPN Riau dan didampingi pemimpin di daerah tersebut (bupati/walikota). Kalau tidak ada halangan, Februari ini atau Maret kita akan merancang persiapan penyerahan sertifikat ini. Paling lambat Juli 2018 sertifikat Prona akan diberikan," terang Usman.

Kendati terlambat, Usman mengaku hal itu tidak masalah. Sebab sudah sesuai dengan prosedur. "Tidak ada masalah. Itu sudah sesuai prosedur. Sebab sertifikat Prona yang sudah kita bagikan sebanyak 760 lembar itu juga melalui prosedur. Sertifikat Prona yang diperuntukan untuk masyarakat miskin juga ada yang belum diberikan, nanti serentak diserahkan langsung oleh presiden," pungkas Usman. ***