Ada Permintaan dari Dua Menteri, Eksekusi Lahan Sawit PTPN V Seluas 2.823 Hektar di Kampar Diundur

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Rencana eksekusi lahan kebun sawit seluas 2.823 hektar milik PTPN V di Riau kembali diundurkan setelah ada permintaan dari pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal itu disampaikan Kapolda Riau Irjen Nandang saat dihubungi wartawan, Rabu (7/2/2018).

"Jadi kemarin Kapolres (Kampar) sudah bertemu dengan Sekretaris Menteri Kehutanan dan Sekretaris Menteri BUMN. Intinya minta diundur (eksekusi) waktunya," kata Nandang, dilansir potretnews.com dari detikcom.

Kementerian BUMN, kata Nandang, meminta harus ada opsi lain atas eksekusi lahan tersebut.

"Tapi yang pasti dari Menteri Kehutanan (KLHK) itu harus tetap dilaksanakan. Cuma untuk tanggal 8 (Februari) sementara belum. Karena masih akan ada yang dibicarakan antara pihak PTPN dan Kementerian Kehutanan," ucap Nandang.

Nandang menyebutkan tidak mengetahui secara pasti kapan eksekusi tersebut akan dilaksanakan. Tapi, menurutnya, sesuai dengan keputusan hukum, eksekusi tetap akan dilaksanakan.

"Yang pasti nanti pada saatnya akan kita laksanakan (eksekusi). Eksekusi itu ya pasti akan dilaksanakan, karena itu sudah keputusan," tutur Nandang.

Sebagaimana diketahui, perkebunan sawit PTPN V seluas 2.823 hektar berdiri di kawasan hutan di Kabupaten Kampar, sementara KLHK belum melepas status kawasan hutan tersebut.

LSM lingkungan Riau Madani melakukan gugatan atas kebun sawit yang menyalahi izin tersebut. Di PN Bangkinang, gugatan ini dimenangi Riau Madani. Atas putusan itu, PTPN melakukan upaya banding. Di Pengadilan Tingi Riau, lagi-lagi PTPN V keok. Lantas melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA juga menguatkan putusan sebelumnya. PTPN mengajukan peninjauan kembali, tapi tetap ditolak MA.

Putusan MA menyebutkan kawasan hutan dikembalikan pada peruntukannya semula untuk ditanami hutan tanaman industri. Dengan demikian, seluruh perkebunan sawit milik BUMN itu harus dibongkar sesuai dengan putusan hukum. ***

Editor:
Akham Sophian