Sidang KUD Pematang Sawit Pelalawan: Hairul Pagap Akui yang Terima Dana Rp1 Miliar adalah Syamsuarlis

PANGKALANKERINCI, POTRETNEWS.com - Sidang kasus perizinan KUD Pematang Sawit digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Rabu (24/1/2018). Dalam agenda pemeriksaan terdakwa dengan Majelis Hakim Meni Warlia sebagai Ketua, dibantu oleh Hakim Anggota Ria Ayu Rosalin dan Rahmad Hidayat Batubara. Sedangkan, Panitera Pengganti Usman dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Marthalius.

Dalam persidangan terdakwa mengaku uang sebanyak Rp1 miliar dari pemodal diterima dan dinikmati oleh Ketua Koperasi Syamsuarlis yang berprofesi sebagai PNS di Dinas Pendidikan Pelalawan. Selain itu, ia juga mengaku dirinya dijadikan terdakwa terpaksa demi kepastian hukum terhadap koperasi.

Hairul Pagap dalam persidangan kepada Majelis Hakim dan JPU menjelaskan bahwa dirinya tidak mengerti tentang koperasi. Ia mengaku dijadikan terdakwa terpaksa dikarenakan Ketua Syamsuarlis saat dipanggil polisi selalu mangkir dan lari.

Pagap juga menyampaikan bahwa dana dari penanam modal sebanyak 1 miliar itu tidak pernah ia terima. Dana itu dikatakannya, diterima dan dipegang oleh Syamsuarlis. Pagap juga membeberkan bahwa penunjukan pengurus koperasi tersebut dominan dipaksakan.

Sementara, salah seorang keluarga terdakwa berinisial Z, juga sebagai paman terdakwa, usai persidangan di PN Pelalawan kepada wartawan mengatakan jika keponakannya itu sebenarnya dikorbankan.

”keponakan saya ini sebenarnya dikorbankan, karena secara aturan dan Undang-undang di dalam suatu organisasi maupun koperasi, segala masalah yang timbul tanggung jawab sepenuhnya adalah ketua. Tapi disini sangat disayangkan, ketua koperasi yang berstatus PNS di Dinas Pendidikan enak berkeliaran kesana-sini seenaknya,” ujar Z.

JPU Marthalius saat di konfirmasi wartawan potretnews.com di PN Pelalawan menjelaskan, dalam kasus ini terdakwa bukan orang yang mengerti dan paham tentang yang didakwakan kepadanya.

”Dalam kasus ini sangat kita sayangkan terdakwa bukan orang yang mengerti dan paham tentang yang didakwakan kepadanya. Kita perlu acung jempol sama terdakwa, karena terdakwa siap berkorban demi memperjuangkan orang banyak. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa perbuatan terdakwa sudah melanggar hukum, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkannya.” Ujar Marthalius. ***