PANGKALAN KERINCI, POTRETNEWS.com- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau mulai mengeluh lantaran belum menerima gaji hingga akhir bulan Januari ini. Pegawai pun resah mengingat kebutuhan hidup semakin menuntut. Tak hanya pegawai yang belum gajian, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga Bupati Pelalawan juga merasakan hal yang sama. Belum dibayarkannya gaji menjadi perbincangan di kalangan pegawai.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan Devitson Saharuddin membenarkan gaji para pegawai hingga kini masih tersendat. Hal ini dikatakannya lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang belum bisa dicairkan. Alhasil, anggaran tak bisa dipakai untuk kepentingan apapun."Jadi persoalannya begini. Untuk awal tahun anggaran ini semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memasukkan dulu anggaran kas (ankas), baru APBD bisa digunakan," jelas Devitson kepada, Selasa (23/1/2018), seperti dilansir
potretnews.com dari
tribunnews.com.Dijelaskan Devitson, ankas merupakan kebutuhan dana satu bulan ke depan yan harus disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian diinput melalui laman website khusus bagian keuangan.
Namun, yang jadi persoalan belum semua SKPD yang memposting ankas ke BPKAD. Sehingga APBD belum bisa dipakai sama sekali. Karena jika satu saja SKPD yang belum menginput ankas, SKPD lainnya menjadi terkendala."Data terakhir tadi, yang memposting ankasnya baru 23 dari 47 SKPD yang melakukan hal itu. Padahal sudah kita imbau terus. Karena, 1 aja belum posting, SKPD lain yang telah posting tetap tak bisa," sebut Devitson.Mantan Kepala Dispenda ini kembali meminta seluruh SKPD segera memasukan ankasnya. Memang, sebelum memposting Ankas, OPD terlebih dahulu harus menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk seluruh kegiatan. ***
Editor:Akham Sophian