CBA Rilis Daerah yang Target Pendapatannya Minim, Ada yang Tak Sampai 20 Persen
 |
Ilustrasi. |
Selasa, 02 Januari 2018 07:17 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Center for Budget Analysis (CBA) menyebutkan dari 34 provinsi di Indonesia di semester 1 tahun 2017 hampir secara keseluruhan pendapatan daerahnya berada di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan. Bahkan ada daerah yang targetnya tidak sampai 20 persen. Seperti Provinsi Gorontalo yang menjadi daerah paling kecil realisasi pendapatannya, dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.831.692.829.014 baru terealisasi senilai Rp334.460.209.687 atau setara 18 persen dari target.
"Provinsi Lampung target pendapatan sebesar Rp6.723.785.171.614 realisasi senilai Rp2.344.529.836.867 setara 35 persen," kata Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman di Jakarta, Senin (1/1/2018), dilansir potretnews.com dari harianterbit.com.
Menurutnya, minimnya pendapatan daerah akibat kinerja kepala daerah setempat yang buruk, sehingga perlu perhatian pemerintah pusat.
Jajang menyebut, Provinsi Papua target pendapatan sebesar Rp13.968.876.703.796 realisasi senilai Rp5.066.335.495.786 setara 36 persen. Sedangkan Provinsi Papua Barat target pendapatan sebesar Rp6.888.867.177.840 realisasi senilai Rp2.533.461.232.326 setara 37 persen.
Sementara Provinsi Aceh target pendapatan sebesar Rp14.291.939.315.863 realisasi senilai Rp5.271.827.573.550 setara 37 persen.Provinsi Maluku Utara target pendapatan sebesar Rp2.864.175.974.702 realisasi senilai Rp 1.154.681.247.157 setara 40 persen.
"Provinsi DKI Jakarta target pendapatan sebesar Rp 62.466.130.203.554 realisasi senilai Rp27.240.701.361.816 setara 44 persen," paparnya.
Sementara Provinsi Riau target pendapatan sebesar Rp8.859.017.595.981 realisasi senilai Rp 3.866.508.101.304 setara 44 persen. Provinsi Jambi target pendapatan sebesar Rp4.163.724.816.402 realisasi senilai Rp1.831.647.989.936 setara 44 persen.Provinsi Bengkulu target pendapatan sebesar Rp3.041.325.078.997 Rp1.452.694.608.740 setara 48 persen.
Provinsi Nusa Tenggara Timur target pendapatan sebesar Rp4.722.736.609.000 realisasi senilai Rp2.281.447.898.764 setara 48 persen.Provinsi Sulawesi Tengah target pendapatan sebesar Rp3.579.386.410.150 realisasi senilai Rp1.749.741.419.566 setara 49 persen.
Provinsi Bali target pendapatan sebesar Rp6.222.703.627.308 realisasi senilai Rp3.050.226.255.749 setara49 persen.Provinsi Kalimantan Selatan target pendapatan sebesar Rp5.499.059.991.000 realisasi senilai Rp2.700.728.161.833 setara49 persen. Provinsi Sulawesi Tenggara target pendapatan sebesar Rp3.545.198.442.343 realisasi senilai Rp1.747.775.084.369 setara 49 persen.
Jajang menilai, ada permasalahan klasik dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah termasuk provinsi hingga tidak tercapai target pendapatannya.Misalnya dalam penyusunan anggaran yang sering molor, lebih disayangkan lagi meskipun berlarut-larut dalam penyusunan hanya menghasilkan besar pasak daripada tiang dimana anggaran akan selalu defisit.
Kelemahan dalam penyusunan anggaran menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi anggaran pendapatan daerah.
"Hal ini diperparah kecenderungan dari pemerintah daerah yakni lebih mengandalkan bantuan dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dengan begitu kepala daerah tidak perlu berpikir dan bekerja keras guna menggenjot pendapatan asli daerahnya," jelasnya. ***Editor:
Akham Sophian
"Provinsi Lampung target pendapatan sebesar Rp6.723.785.171.614 realisasi senilai Rp2.344.529.836.867 setara 35 persen," kata Koordinator Investigasi CBA, Jajang Nurjaman di Jakarta, Senin (1/1/2018), dilansir potretnews.com dari harianterbit.com.
Menurutnya, minimnya pendapatan daerah akibat kinerja kepala daerah setempat yang buruk, sehingga perlu perhatian pemerintah pusat.
Jajang menyebut, Provinsi Papua target pendapatan sebesar Rp13.968.876.703.796 realisasi senilai Rp5.066.335.495.786 setara 36 persen. Sedangkan Provinsi Papua Barat target pendapatan sebesar Rp6.888.867.177.840 realisasi senilai Rp2.533.461.232.326 setara 37 persen.
Sementara Provinsi Aceh target pendapatan sebesar Rp14.291.939.315.863 realisasi senilai Rp5.271.827.573.550 setara 37 persen.Provinsi Maluku Utara target pendapatan sebesar Rp2.864.175.974.702 realisasi senilai Rp 1.154.681.247.157 setara 40 persen.
"Provinsi DKI Jakarta target pendapatan sebesar Rp 62.466.130.203.554 realisasi senilai Rp27.240.701.361.816 setara 44 persen," paparnya.
Sementara Provinsi Riau target pendapatan sebesar Rp8.859.017.595.981 realisasi senilai Rp 3.866.508.101.304 setara 44 persen. Provinsi Jambi target pendapatan sebesar Rp4.163.724.816.402 realisasi senilai Rp1.831.647.989.936 setara 44 persen.Provinsi Bengkulu target pendapatan sebesar Rp3.041.325.078.997 Rp1.452.694.608.740 setara 48 persen.
Provinsi Nusa Tenggara Timur target pendapatan sebesar Rp4.722.736.609.000 realisasi senilai Rp2.281.447.898.764 setara 48 persen.Provinsi Sulawesi Tengah target pendapatan sebesar Rp3.579.386.410.150 realisasi senilai Rp1.749.741.419.566 setara 49 persen.
Provinsi Bali target pendapatan sebesar Rp6.222.703.627.308 realisasi senilai Rp3.050.226.255.749 setara49 persen.Provinsi Kalimantan Selatan target pendapatan sebesar Rp5.499.059.991.000 realisasi senilai Rp2.700.728.161.833 setara49 persen.
Jajang menilai, ada permasalahan klasik dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah termasuk provinsi hingga tidak tercapai target pendapatannya.Misalnya dalam penyusunan anggaran yang sering molor, lebih disayangkan lagi meskipun berlarut-larut dalam penyusunan hanya menghasilkan besar pasak daripada tiang dimana anggaran akan selalu defisit.
Kelemahan dalam penyusunan anggaran menjadi salah satu faktor rendahnya realisasi anggaran pendapatan daerah.
"Hal ini diperparah kecenderungan dari pemerintah daerah yakni lebih mengandalkan bantuan dari pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), dengan begitu kepala daerah tidak perlu berpikir dan bekerja keras guna menggenjot pendapatan asli daerahnya," jelasnya. ***Editor:
Akham Sophian
