Transaksi Fiktif Banyak Ditemukan di RSUD Embung Fatimah Batam

BATAM, POTRETNEWS.com - Transaksi fiktif banyak ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri dalam dua tahun terakhir. Kepala BPK Perwakilan Kepri Joko Agus Setyono menuturkan masalah di RSUD Embung Fatimah sudah kompleks. Hampir semua bagian di RSUD melakukan penyimpangan.

”RSUD ini sudah dua kali diperiksa dan hasilnya tidak jauh berbeda. Memang agak mengkhawatirkan,” kata ketika di Gedung BPK, Batam Centre, Batam, Selasa (19/12/2017, dilansir potretnews.com dari fajar.co.id.

Berdasarkan hasil audit BPK pada 2016, ditemukan realisasi belanja dari pihak ketiga yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Potensi kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 40 juta. Lalu, pengadaan belanja alat tulis kantor dan bahan cetak habis pakai yang tidak sesuai ketentuan. Kerugian daerah ditaksi Rp 40,2 juta. Terdapat pula pengadaan fiktif atas belanja barang habis pakai sebesar Rp 640.089.950.00.

Selanjutnya hasil audit pada 2017, ditemukan pembayaran fiktif atas utang belanja RSUD tahun anggaran 2016. Kerugian yang ditimbulkan ditaksir sebesar Rp 319 juta. Serta utang dari pihak ketiga belum terlunasi. Temuan lainnya adalah pengelolaan kewajiban jangka pendek RSUD yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, belanja (Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membebani anggaran di tahun 2017.

”Tahun ini kami menemukan pembayaran sebesar Rp3,54 miliar atas utang RSUD. Tapi tidak tercatat di neraca pemkot per 31 Desember 2016. Terdapat tagihan utang pihak ketiga sebesar Rp 261,52 juta. Juga belum tercatat dan belum bisa dibayarkan di tahun ini. Ada juga utang kepada pegawai RSUD yang ada di neraca per 31 Desember 2016 atas jasa pelayanan BPJS sebesar Rp 8,64 miliar yang belum dibayar sampai tahun 2017,” ulas Kepala Sub Auditorat BPK Ratna Agustini Kusumaningtias.

Menurut Ratna, kondisi ini terjadi karena ada modus yang dilakukan untuk mengelabui pihak ketiga. Modus tersebut dengan meminta kwitansi transaksi terlebih dahulu sebelum kesepakatan atau realisasi kegiatan dilakukan.

”Ketika pihak ketiga melakukan penawaran, mereka langsung meminta kuitansi lebih dahulu. Padahal belum ada tindak lanjut dari penawaran itu. Modusnya sama juga dengan pembayaran utang. Mereka minta kuitansi dengan dalih untuk pelunasan. Padahal tidak pernah dibayar,” paparnya.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar dibentuk tim independen untuk pengelolaan keuangan RSUD Embung Fatimah. Dengan begitu akan didapat pengelolaan keuangan yang detail dan akuntabel.

”Ini penyimpangan yang sistematis. Jadi harus dikelola secara independen. Kepala RSUD sudah beberapa kali diganti tapi masalahnya tetap sama,” tandas Agus.

Tidak hanya di RSUD Embung Fatimah, BPK juga mendapat temuan ketika melakukan audit di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batam. Temuan tersebut berupa catatan kinerja dan efektivitas dari penyelenggaraan administrasi kependudukan. BPK merekomendasikan agar ada upaya perbaikan dalam bentuk prosedur kerja yang harus dipertegas.

Sementara itu, Wali Kota Batam HM Rudi menyambut baik usulan yang diberikan BPK. Ia mengaku akan segera menyelesaikan permasalahan di RSUD. Begitu juga dengan perbaikan di Dispendukcapil.

”Pesan BPK akan kami laksanakan. Dalam dua bulan masalah ini harus selesai. Di Dispendukcapil, SOP-nya harus jelas. Supaya masyarakat tahu,” ucap Rudi.

Temuan BPK akan kondisi RSUD Embung Fatimah sejalan dengan kondisinya yang memang jauh dari kata baik. Sebelumnya dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi IV DPRD Kota Batam, ditemukan bahwa gudang obat di RSUD telah kosong selama lebih dari tiga bulan.

Demikian juga dengan peralatan penunjang pengibatan RSUD yang tidak berfungsi normal. Kondisi ini tentu berpengaruh pada pelayanan masyarakat. Terutama mereka yang berobat dengan menggunakan fasilitas BPJS. ***

Editor:
Sahril Ramadana