Kali Pertama, Evaluasi APBD Riau Ditembuskan ke KPK

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Tahun ini berbeda dari sebelumnya evaluasi APBD daerah harus ada tembusan ke KPK. Sehingga sampai saat ini proses evaluasi APBD Riau 2018 masih berada di Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi Senin (18/12/2017). Dia menyebutkan tahun ini baru perdana diterapkan evaluasi APBD harus ditembuskan ke Lembaga KPK tersebut.

"Kalau selama ini SK evaluasi tidak ada tembusan ke KPK. Namun tahun ini ada tembusan ke KPK, tentu kita mengikuti aturan tersebut, "ujar Ahmad Hijazi.

Secara aspek penyusunan menurut Ahmad Hijazi Riau khusus tidak ada masalah sehingga mengikuti prosedur saja di Kementerian Dalam Negeri yang harus dibuat tembusan ke KPK.

"Jika ada catatan akan disesuaikan dengan evaluasi saat harmonisasi nanti. Informasi dari Dirjen Keuangan Daerah sudah dikirim ke sekjen untuk redaksionalnya. Karena sampai sekarang belum ada satu pun yang sudah selesai

Sekda belum dapat menjelaskan kenapa mulai tahun ini tembusan evaluasi APBD Harus ditembuskan ke KPK, apakah untuk lebih giat lagi dalam melakukan pengawasan keuangan di daerah atau bagaimana.

"Kalau alasan kenapa harus ditembuskan ke KPK, itu Kemendagri yang bisa memberikan jawaban. Kalau kita daerah hanya mengikuti prosedur saja," jelas Ahmad Hijazi, seperti dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Namun menurut Ahmad Hijazi dalam pekan ini akan tuntas proses evaluasi di Kemendagri sehingga selanjutnya proses perbaikan dan dipastikan sebelum akhir tahun sudah diterbitkan Perda APBD 2018.

"Kalau ditargetkan memang sebelum akhir tahun sudah bisa tuntas dan bisa segera menjalankan kegiatan yang ada di dalam APBD itu," tuturnya.

Namun untuk sejumlah kegiatan yang besar sudah mulai dipersiapkan proses lelangnya oleh masing-masing OPD pada akhir tahun ini. Seperti misalnya proyek pembangunan flyover dan pembangunan gedung mapolda dan kejati. ***

Editor:
Akham Sophian