Direktur PT Dimensi Tata Desantara Ditetapkan Jadi DPO Dugaan Korupsi, Kejari Siak: Orang ini Sangat "Liar"

SIAK, POTRETNEWS.com  - Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak telah menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Direktur PT Dimensi Tata Desantara Abdul Hakim pada Kamis 14 Desember 2017 kemaren. Penetapan DPO itu di keluarkan lantaran Abdul Hakim mangkir 3 kali dari panggilan Kejari Siak dalam kasus dugaan korupsi Sistem Keuangan Desa (Sumkudes) Pemkab Siak, yang menjerat Kepala BPMPD Siak Abdul Razak.

PT Dimensi Tata Desantara adalah rekanan dari Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMPD) Siak. Abdul Hakim merupakan direktur perusahaan itu. Setiap dokumentasi pada program Simkudes dari pihak rekanan ditandatangani oleh Abdul Hakim tersebut.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Siak Immanuel Tarigan, pihaknya sudah melakukan upaya paksa memanggil Abdul Hakim, namun belum berhasil. Rencananya, akan dilaksanakan kembali upaya paksa supaya Abdul Hakim tersebut bisa menghormati proses hukum sebagai tersangka.

"Abdul Hakim ini orangnya sangat "liar". Maksudnya, dia sering di luar pulau Jawa seperti di Papua dan Maluku. Dari berkas yang kita terima, berdasarkan KTP, dia tinggal di daerah DKI. Tetapi, menurut Ketua RT di sana, Abdul sejak Mei 2015 tidak lagi tinggal di sana," kata Immanuel, kepada potretnews.com dan awak media lainnya, Senin (18/12/2017) di ruang kerjanya.

Bahkan lanjut Immanuel, menurut ketua RT daerah Abdul Hakim tinggal, rumahnya tepat di depan rumah Abdul. Tetapi rumah pribadi Abdul Hakim menurut ketua RT sudah dijualnya.

"Jadi Abdul Hakim ini mulai dari saksi sudah penipu. Jadi rumah dia sekarang belum kita ketahui. Tetapi tempat-tempat mainnya Abdul Hakim sudah diketahui," ujarnya.

Untuk diketahui, pemanggilan pertama untuk tersangka Abdul Hakim tersebut pada 15 November 2017, panggilan kedua 23 November 2017 dan panggilan ketiga 5 Desember 2017. Ketiga panggilan itu diabaikan tersangka Abdul Hakim.

Setelah proses hukum berjalan pada kasus dugaan korupsi Simkudes 2015 itu, didapatkan kesimpulan untuk menaikan status pria berumur 50 tahun tersebut menjadi tersangka.
Bukti keterlibatan Abdul Hakim dari tindakan yang merugikan negara Rp 1, 163 miliar itu adalah dokumen perjanjian kerja sama anatara PT Dimensi Tata Desantara dengan para penghulu atau kepala desa di Kabupaten Siak. Namun, beberapa desa tidak melakukan pembayaran. Hal tersebut ditindaklanjuti pihak Kejaksaan sehingga ditemukan surat perjanjian kerja sama antara Kepala BPMPD Siak Abdul Razak dengan Direktur PT Dimensi Tata Desantara tersebut.

Bahkan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan kasus ini, lebih banyak memberatkan dan menyinggung keterlibatan pria yang lahir di Pekalongan 25 Maret 1967 silam tersebut.

Sebelumnya, Abdul Hakim ini berdomisili di Kelurahan Karet, Mecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan. Ia ikut berperan dan bekerja sama dengan terdakwa Abdul Razak pada kasus Simkudes.

Terhadap perannya tersebut, ia melanggar pasal 2 atau pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 21 tahun 2011 tentang pemberantasan korupsi. Pasal 2 minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Pasal 3 minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan pasal 18, tentang mengembalikan kerugian negara. ***