Agar Tidak Berurusan Hukum akibat Dana Desa, Gubernur Riau Minta Kepala Desa Tingkatkan Kompetensi

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengharapkan agar kepala desa di daerah ini selalu mengasah kompetensi dan menjalankan aturan dalam mengelola dana desa. "Kita semua berkepentingan agar di Riau tidak terjadi kasus kasus hukum terkait dana desa ini, karenanya saya meminta peran dan fungsi pembinaan dan pengawasan dari kita semua ditingkatkan," kata gubernur, Rabu (13/12/2017).

Pria yang akrab disapa Andi Rachman Ini mengatakan dalam data yang ada di Riau, setidaknya ada lima kasus hukum terkait dana desa yang saat ini diproses oleh penegak hukum. Sementara di seluruh Indonesia ada setidaknya 900 kasus terkait penyelewengan dana desa yang sudah diproses oleh penegak hukum.

Memang menurut gubernur, untuk tahun 2018 dana desa mengalami penurunan dari Rp1.269.305.925.000 menurun menjadi Rp1.254.688.851.000 untuk 1.592 Desa atau mengalami penurunan sebesar 1,15%.

Gubernur berpendapat harus ada kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, baik di Dinas PMD Provinsi Riau, PMD Kabupaten, kecamatan, aparatur di desa, para pemangku kepentingan di desa dan pendamping desa.

"Yang sangat penting, tentunya adalah bagaimana pembinaan dan pengawasan kita semua, pemerintah daerah dan perangkatnya sampai ke kecamatan, aparat penegakan hukum baik kejaksaan dan kepolisian, para pendamping, dan semua pihak agar dana desa yang begitu besar ini bisa benar - benar tepat sasaran dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa," kata gubernur.

Mantan Anggota DPR RI itu kembali mengingatkan agar kepala desa selalu mengasah kompetensi. Begitu juga kepada pendamping desa, menurut gubernur harus beri penjelasan kepada desa dalam pendampingan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kerja. (rls)