SK RTRW Riau Sudah Diteken, Kemendagri Minta Pemprov Riau Sempurnakan Beberapa Masukan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Surat Keputusan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sudah ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu. Mantan Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW Riau, Asri Auzar mengatakan, setelah penandatanganan tersebut, pihak Kemendagri juga meminta Pemprov Riau untuk menyempurnakan beberapa masukan diberikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) beberapa waktu lalu.

"SK RTRW Provinsi Riau sudah ditandatangani oleh Kemendagri dan sudah dikirimkan ke Pemprov Riau. Dalam seminggu, Pemprov diminta untuk menyempurnakan beberapa masukan-masukan yang sebelumnya sudah disampaikan," kata Asri Auzar, Sabtu (25/11/2017) dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Terkait masukan yang diberikan oleh Kementerian LHK, yakin terkait penyempurnaan lingkungan hidup dan gambut beberapa waktu lalu, menurut Asri hal tersebut sudah tidak ada persoalan, karena prosesnya nanti bisa sambil berjalan.

Sedangkan penyempurnaan yang dimaksud oleh Kemendagri menurut Asri adalah laporan dari Pemprov Riau, dimana, diberikan waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan laporan tersebut.

Selanjutnya menurut Ketua DPD Demokrat Riau ini, SK RTRW Riau sudah bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. "Pembangunan di Riau sudah bisa dilaksanakan dan menggunakan SK RTRW Riau sebagai rujukan," tuturnya.

Sebelumnya, sikap Kementrian LHK yang belum menyetujui rancangan peraturan daerah RTRW Provinsi dinilai kurang bijak oleh pimpinan DPRD Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo mengatakan, jika memang ada kesalahan dalam Ranperda RTRW tersebut, harusnya jauh-jauh hari disampaikan, namun pihak Kementerian LHK baru menyampaikan sekarang, ketika sudah diajukan menjadi Perda.

Sunaryo juga menyampaikan, pihak Pansus tidak bekerja sendiri dalam melaksanakan tugas RTRW tersebut, namun semua pihak dilibatkan dalam menyusun draf tata ruang tersebut, dan juga sudah bekoordinasi dengan sejumlah pihak, termasuk dengan sejumlah pihak kementerian.

”Jika ada kesalahan dalam Raperda RTRW Riau ini, seharusnya dari jauh hari disampaikan oleh Kementerian LHK. Ini yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sekarang mereka menolak? Kita tidak bekerja sendiri, semua pihak kita libatkan dalam penyusunan RTRW Riau ini,” kata Sunaryo.

Dalam penyempurnaan RTRW beberapa waktu lalu, sebelum diparipurnakan, mneurut Sunaryo pihak Pansus juga sudah melakukan berbagai rangkaian konsolidasi, termasuk konsultasi dengan sejumlah kementerian. Namun, Kementrian LHK tidak pernah hadir dalam beberapa kali pertemuan, padahal selalu diundang. Namun pihak kementerian lainnya hadir, dan saat ini hanya Kementerian LHK pula yang menyatakan tak setuju.

”Saat ada pertemuan di Jakarta, pihak Kementerian LHK tidak hadir, lalu kenapa sudah disahkan baru ditolak? Pemerintah pusat harusnya tidak boleh bersikap demikian,” imbuhnya.

Menteri LHK Siti Nurbaya sebelumnya mengaku telah menyurati Menteri Dalam Negeri terkait keputusan belum menyetujui Ranperda RTRW yang diusulkan Pemprov Riau. pihak Kementerian LHK menyoroti beberapa hal, termasuk subtansi kehutanan, kemudian kebijakan nasional tentang perlindungan gambut, yang kemudian menjadi dasar belum menyakini sepenuhnya Raperda RTRW Riau. Kementerian LHK juga menyatakan perlu dilakukan kajian lingkungan hidup strategis sebelum memberikan rekomendasi terhadap Raperda RTRW Riau tersebut. ***

Editor:
Jaka Abdillah