Masih Ada Anggota DPRD Riau yang Belum Kembalikan Mobil Dinas, ”Kami seperti Perampok, Terlambat Sehari Didesak-desak”

Masih Ada Anggota DPRD Riau yang Belum Kembalikan Mobil Dinas, ”Kami seperti Perampok, Terlambat Sehari Didesak-desak”

Ilustrasi.

Rabu, 22 November 2017 19:29 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Sejumlah mobil dinas anggota DPRD Riau hingga saat ini masih ada yang belum mengembalikan mobil dinas. Hal ini diakui anggota dewan, dengan alasan tunjangan transportasi sampai saat ini belum dicairkan. Salah seorang Anggota DPRD Riau yang belum mengembalikan mobil tersebut, Husaimi Hamidi mengatakan, pihak Pemprov harusnya juga fair, ketika tunjangan transportasi belum dicairkan, tentu untuk sementara anggota DPRD tetap mesti menggunakan mobil tersebut.

Namun untuk dirinya sendiri, menurut Husaimi sudah diserahkan mobil tersebut sebelumnya ke pihak sekretariat DPRD Riau. Hanya saja kuncinya masih ia pegang dan belum sempat diserahkan, dan baru pada Rabu kemaren diserahkan.

"Mobil sudah lama ada di basement, hanya kuncinya belum sempat saya kasihkan. Ini baru dikasihkan hari ini," kata Husaimi, Rabu (22/11/2017), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Politisi PPP ini juga mengatakan, Pemprov Riau harusnya lebih profesional dalam melakukan pengelolaan mobil dinas, karena ada juga pejabat yang bahkan memiliki lebih dari 1 mobil dinas. Menurutnya hal tersebut juga harus ditindaklanjuti.

"Pemda juga harusnya fair. Mobil pejabat lebih dari satu itu juga harus dikembalikan. Jangan hanya kami yang disorot. Ini kami seperti perampok, terlambat sehari didesak-desak," ujarnya.

Selain itu, sebagai salah seorang anggota Pansus tentang aset, menurut Husaimi masalah mobil tersebut juga akan ditelusuri pihaknya, terutama mobil dinas yang ada di dinas-dinas.

Sepengetahuannya, ada beberapa persoalan mobil dinas di bebrapa organisasi perangkat daerah (OPD), misalnya yang memiliki 7 mobil dinas, namun pembayaran pajaknya yang dari pemerintah daerah hanya 4 unit.

"Sisanya mereka bayar sendiri, itu kok bisa seperti itu? Harusnya tidak boleh pakai uang pribadi bayar mobil dinas, ini ada apa, harus kuta telusuri," imbuhnya.

Sedangkan terkait pejabat yang memiliki mobil dinas lebih dari 1, nantinya menurut Husaimi akan didata pihaknya, sehingga akan ketahuan, pejabat mana saja yang memiliki mobil dinas lebih dari satu. "Akan kita cek secara rinci nanti, pejabat mana yang memiliki kendaraan lebih dari satu," ujarnya. ***

Editor:
Jaka Abdillah

wwwwww