DPRD Riau Minta Manajemen Hotel Aryaduta Diaudit lantaran Cuma Setor Dividen Rp200 Juta per Tahun ke Pemprov

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pendapatan deviden yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau ternyata bisa mencapai Rp 5 miliar per tahun dari pengelolaan Hotel Aryaduta. Namun yang diterima Pemprov Riau selama ini terbilang hanya secuil, yakni, hanya Rp200 juta per tahun.

Hal ini didapati dari laba kotor pengelolaan Hotel Aryaduta yang ternyata mencapai 24 miliar per tahunnya. Oleh karena itu, jika laba bersihnya adalah Rp 20 miliar, maka, 25 persen dari pendapatan tersebut bisa mencapai Rp 5 miliar untuk Pemprov Riau dalam setahun.

Pihak Komisi III DPRD Riau yang membidangi masalah pajak dan retribusi menilai, ada upaya pihak pengelola Hotel Aryaduta untuk mengelabui pendapatan tersebut dengan memasukkan sejumlah pengeluaran yang diada-adakan, sehingga terkesan Aryaduta rugi terus dalam 17 tahun.

Sesuai dengan perjanjian lama, ketika Aryaduta rugi, maka Pemprov hanya menerima deviden sebanyak Rp 200 juta dalam setahun. Maka, selama 17 tahun lamanya, Pemprov Riau hanya menerima Rp 200 juta tersebut saja, karena Aryaduta dinilai merugi terus.

”Kita menduga ada aroma korupsi dan penggelapan pendapatan. Mereka masukkan biaya yang kita anggap sebagai akal-akalan mereka, sehingga ada pengeluaran terus, dan merugi terus, sehingga Pemprov hanya menerima Rp 200 juta per tahun, jadi itu hanya akal-akalan mereka. Hitungan dari Aryaduta, laba kotornya mencapai Rp 24 miliar dalam setahun, bagaimana pengeluaran bisa sebanyak itu hingga Pemprov hanya menerima Rp 200 juta,” kata Suhardiman, Ahad (19/11/2017).

Politisi Hanura ini juga mengatakan, pada akhir pekan lalu sudah dimulai rapat antara pihak Lippo Karawaci sebagai pihak pengelola Aryaduta dengan Pemprov Riau.

Rapat tersebut akan berlangsung sepekan, di Pemprov Riau, dengan biro hukum, biro ekonomi, Sekdaprov Riau, dan beberapa pihak terkait lainnya.

”Rapat tersebut dilakukan terutama untuk pembahasan addendum atau perjanjian baru, yang sampai saat ini masih belum diperbaharui, sejak diwacanakan oleh pihak Komisi III yang dulu bernama Komisi C DRPD Riau, sejak beberapa tahun lalu,” paparnya, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Pihak Komisi III juga meminta dilakukan penghitungan dan audit investigasi secara rinci, yang dilakukan oleh pihak independen, untuk mengetahui berapa riil uang sewa kamar, penjualan makan dan minum, ballroom, anjungan ATM dan lainnya.

Selain itu, pihak Komisi III juga meminta agar dilakukan penempatan petugas dari Pemprov Riau, sehingga pengawasan lebih fair nantinya.

”Kalau itu dilakukan, maka aset Aryaduta nantinya menjadi tak berharga lagi saat dikembalikan ke Pemprov Riau. Kita tidak mau jadi aset tersebut jadi barang rongsokan saat dikembalikan ke daerah nantinya. Itu berasal dari uang rakyat, jadi pengelolaannya harus benar-benar serius,” imbuhnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, persoalan addendum Hotel Aryaduta tersebut sudah terlalu lama, dan tak kunjung selesai sampai saat ini.

Ia pun mengatakan, sangat wajar jika kemudian pihaknya curiga, apakah pihak terkait di Pemprov Riau terlibat dan diam-diam menikmati permainan dari situ.

“Saya bilang, saya curiga, tuan-tuan menikmati permainan ini. Saya tegaskan, jangan main-main dengan masalah ini, bahaya. Wajar kita curiga, sudah 3 tahun masalah ini tak selesai-selesai, padahal cuma membuat addendum, tapi tak dikerja-kerjakan juga, apa maksudnya, patutlah rasa curiga muncul,” kata Husaimi kepada Tribun.

Husaimi juga mengingatkan kepada pihak BPKAD, agar dalam perjanjian baru nantinya, masalah pembayaran listrik yang diduga pernah dicuri oleh pihak pengelola Aryaduta tidak serta-merta masuk dalam hitungan bagi hasil selanjutnya, karena itu merupakan pelanggaran yang dilakukan pihak pengelola Hotel Aryaduta.

”Masalah curi listrik itu sangat memalukan. Kita tak mau ini dikaitkan dengan bagi hasil nantinya, itu tak bisa ikut menjadi tanggungan kita, karena itu salah mereka sendiri,” imbuhnya.

Sebagai anggota Pansus Aset yang sudah dibentuk, menurut Husaimi pihaknya juga akan menfokuskan persoalan Hotel Aryaduta, karena lahannya juga merupakan salah satu aset daerah Provinsi Riau. ***

Editor:
Muh Amin