Ini Upaya Bupati HM Harris dan Perangkatnya untuk Meningkatkan PAD Pelalawan

PELALAWAN, POTRETNEWS.com - Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan Bupati Pelalawan Provinsi Riau, HM Harris lewat organisasi perangkat daerah (OPD)-nya. Berbagai terobosan dimaksimalkan seiring rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat, salah satunya menggenjot penerimaan dari sektor pajak.

Peningkatan penerimaan pajak daerah dalam menunjang PAD Kabupaten Pelalawan mau tidak mau harus dioptimalkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yang keberadaannya berada di bawah dan tanggung jawab bupati dan dinas-dinas sebagai penyelenggara sebagian urusan.

Di Kabupaten Pelalawan, tanggung jawab untuk meningkatkan jumlah penerimaan terutama dari PAD, diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tidak bisa dibantah, peningkatan PAD sangat penting artinya bagi suatu daerah untuk mengurangi ketergantungan daerah kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat, yaitu ketergantungan terhadap biaya pembangunan berupa subsidi atau bantuan yang sering kali masih menjadi tulang pungung pembiayaan pembangunan di daerah.

Sejumlah upaya dan langkah dalam mengoptimalkan sumber PAD terus digali dari sejumlah potensi dan sektor. Dalam peningkatan dan menggali potensi sumber pajak daerah, BPKAD Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai upaya yang meliputi intensifikasi dan eksentifikasi sebagai langkah strategis.

Intensifikasi pajak yang dilakukan adalah suatu bentuk intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial, namun belum tergarap dengan memperbaiki cara kerja pemungutan pajak serta menggali potensi yang sesungguhnya dari wajib pajak.

Upaya ini ditempuh dengan melalui tiga cara, yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak serta penyempurnaan undang-undang atau regulasi.

Adapun eksentifikasi pajak merupakan upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif. Sedangkan eksentifikasi pajak antara lain dapat ditempuh dengan cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan perluasan daerah wajib pajak.

Ilustrasi/Bupati Pelalawan HM Harris meninjau kantor salah satu organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebagai wujud keseriusan pencapaian target PAD, BPKAD juga melakukan terobosan dengan melaksanakan dan mengoptimalkan segala urusan dan pelayanan serta regulasi sehingga prosedur pembayaran pajak daerah yang mudah meskipun belum sepenuhnya dapat dilakukan secara optimal mengingat sarana dan prasarana kantor yang belum memadai seusai pindah dari Kompleks Perkantoran Bhakti Praja ke gedung bekas Dinas Pertambangan dan Mineral.

Selain itu, memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang merasa keberatan atas penetapan pajak daerah, dengan melakukan pendekatan yang bijaksana. Selanjurnya, melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya khususnya wajib pajak restoran dan perhotelan dengan menjemput bola atau mendatangi wajib pajak kelokasi usahanya.

Kemudian, BPKAD juga melakukan pembenahan pada sistem menajemen pengelolaan pajak daerah yang ada melalui perencanaan dan pengembangan serta pemahaman peraturan-peraturan yang ada terkait pajak daerah.

Masih dalam rangkaian ini, BPKAD melakukan dan mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, memantau dan mengawasi untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak daerah ini dilaksanakan untuk para wajib pajak dan pelaku usaha yang usahanya termasuk obyek pajak daerah.

Semua upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah sehingga kesadaran untuk membayar pajak akan bertambah dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Target peningkatan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui BPKAD dengan mengoptimalkan sebelas jenis pajak daerah untuk dikelola menjadi tambahan PAD Pelalawan antara lain, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, penerangan jalan, air bawah tanah, sarang burung walet serta usaha galian nonlogam dan batuan.

Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan Davitson mengatakan, bahwa untuk PBB2P, OPD yang dipimpinnya terus menyosialisasikan pembayaran yang saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan dengan melakukan penempelan setiker tentang PBBP2 disetiap rumah warga, dengan melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan serta juga RW dan RT, karena sekarang PBB P2 sudah dikelola oleh Pemda Pelalawan yang mana sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat.

"Tujuan dari itu semua adalah untuk warga paham dan mengerti dengan PBBP2 karena sebagai sumber pendapatan asli daerah," kata dia, belum lama ini.

Sedangkan untuk tarif dari PBBP2 itu sendiri, imbuh Davitson, hasil hitungan dari nilai jual objek pajak dikali luas tanah kemudian dikali tarif PBB P2 yang sudah ditetapkan hasil itulah pajak PBB P2 yang harus dibayar.

Menurut dia, untuk tarif PBB P2 berdasarkan Perda Pelalawan nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah telah ditetapkan sebesar 0,111 untuk target kami sendiri khusus PBBP2 saja di tahun ini sebesar 13 miliar naik 4 miliar dari tahun lalu sebesar Rp 9.388.314.061,00.

Terkait pajak lahan masyarakat, tutur dia, jika lahan masyarakat yang luasnya maksimal 2 hektar objek tersebut termasuk domain dari PBBP2. Tapi jika lahan milik tersebut milik perusahaan maka untuk pajaknya langsung dikelola oleh pemerintah pusat.

Diterangkan juga, yang berkaitan dengan pajak tarif penerangan jalan (PPJ) non-PLN dan pajak reklame, sejak tahun 2015 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menerbitkan 2 (dua) Peraturan Bupati (Perbup) yang berkaitan dengan pajak daerah, yakni Perbup Nomor: 41 Tahun 2015 tentang tarif pajak penerangan jalan non-PLN serta Perbup Nomor: 68 tahun 2015 terkait dengan petunjuk pelaksanaan pajak reklame.

Davitson menyebut, pada tahun ini sosialisasi yang sedang gencar dilakukan adalah penggalian potensi pada sektor PPJ Non-PLN pada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan. Dari sektor ini, jika seluruh perusahaan kooperatif maka diperkirakan potensi yang bisa ditargetkan dari PPJ Non PLN sebesar 25 miliar rupiah.

Namun, sebut dia, dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala dihadapi diantaranya perbedaan persepsi atas implementasi peraturan perundang-undangan, sehingga tindak lanjut dari perusahaan atas kewajiban pajak penerangan jalan non-PLN agak tersendat.

"Kita hanya dapat hingga periode bulan Oktober ini sebesar Rp 10.733.721.621,93. Untuk itu kita akan terus berupaya melakukan pendekatan secara persuasif kepada pihak perusahaan sebelum kita lakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan," bebernya.

Diungkapkan, saat ini pajak reklame merupakan sektor yang sangat gencar digali. Dimulai pada pertengahan tahun 2015 yang lalu BPKAD terus melakukan pendataan satu persatu dengan menyisir sepanjang jalan lintas timur Pangkalankerinci sebagai pusat Kota Kabupaten Pelalawan.

"Insya Allah, dengan masih adanya beberapa titik potensi pajak reklame yang belum seluruhnya terdata, kami sangat optimis target ini akan tercapai," harapnya.

Terkait untuk sektor pajak restoran, hingga saat ini BPKAD telah berhasil mendapatkan sebesar Rp 3.635.520.618,90. Sedangkan pajak pendapatan dari sektor hotel, sudah mencapai Rp 1.317.668.502,30. Untuk pajak Galian C sebesar Rp 88.300.250,00. Pajak Permainan Rp 378.457.553,25.

"Total PAD kita hingga Oktober 2017 sebesar Rp 43.940.000.000,00 dari target sebesar Rp 59.769.000.000,00," ujar Davitson.

Wakil Bupati Pelalawan H Zardewan (nomor 2 dari kiri) didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Pelalawan Davitson (paling kiri), membuka rapat koordinasi PBB-P2, belum lama ini.

Kepala Bidang Pengutipan Pajak dan Restribusi BPKAD Kabupaten Pelalawan Edison membeberkan beberapa permasalahan dan kendala yang selama ini yang dihadapi secara umum dalam menggali potensi peningkatan pajak daerah.

"Kita masih bermasalah dengan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang tidak memadai, sehingga pelayanan prima dan percepatan pelayanan belum dapat diwujudkan yang tentunya sangat berdampak kepada upaya peningkatan pajak daerah. Semua tidak dapat dilakukan secara optimal baik yang terkait dengan sistem pelayanan maupun dengan teknologi yang digunakan. Yang lebih memprihatinkan adalah rendahnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak daerah disebabkan perekonomian yang masih lemah. Untuk hal ini BPKAD terpaksa meningkatkan sosialisasi ketengah wajib pajak betapa pentingnya membayar pajak daerah tersebut," papar Edison lagi.

Kendala lain di lapangan ialah belum optimalnya kegiatan penertiban pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang membandel akibat masih lemahnya payung hukum dan perundang-undangan terkait pajak daerah sehingga pungutan dan sanksi bagi wajib pajak tidak dapat diterapkan secara maksimal.

Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai disebabkan pendistribusian pegawai tidak secara proposional ditambah penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang tidak optimal karena disebabkan pembiayaan dan kondisi kantor yang hingga saat ini tidak memadai dalam menunjang kinerja, juga menjadi faktor penghambat.

"Kita sangat membutuhkan tenaga yang profesional dan semangat mobilitas yang tinggi serta memiliki loyalitas kerja dan sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan karena setiap ASN BPKAD diberikan bimbingan teknik dan konpetensi sehingga tenaga pemungut pajak memiliki sertifikat yang menunjukkkan strata keahliannya," demikian harapan Edison. ***