Riau Bakal Digelontorkan Dana Rp4,8 Triliun untuk Kelola Kawasan Perbatasan

TANJUNGSELOR, POTRETNEWS.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara 2018. Di dalamnya termasuk kucuran anggaran untuk perbatasan Kaltara sebesar Rp3,17 triliun. Dana tersebut akan dikelola oleh 24 kementerian/lembaga untuk percepatan pembangunan di kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Nunukan. Salah satunya, kementerian yang terlibat adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Seperti dilansir potretnews.com dari prokal.co, tahun depan, Kemenkominfo akan melakukan beberapa program pembangunan di Malinau dan Nunukan. Jika dilihat dari program yang akan dilakukan Kemenkominfo di Kaltara, fokusnya adalah pembangunan dan peningkatan jaringan internet di perbatasan. Pembangunan jaringan internet tersebut untuk sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA dan SMK.

Tak hanya sekolah, beberapa kantor desa dan kecamatan juga akan dibangun jaringan internet. Berdasarkan lampiran Perka BNPP 3/2017 tersebut, ada sekitar delapan kecamatan yang akan menjadi target pembangunan di dua kabupaten itu.

Di Malinau yaitu Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan. Sedangkan, Nunukan di Lumbis Ogong, Krayan, Seimenggaris dan Krayan Selatan.

Selain pembangunan jaringan internet, juga ada program pembangunan dan peningkatan Base Transceiver Station (BTS) dan pembangunan desa broadband. Total anggaran dari Kemenkominfo tersebut sebesar Rp 41,275 miliar. Nunukan mendapatkan Rp 23,025 miliar, sedangkan Malinau Rp 18,25 miliar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara Syahrullah Mursalin membenarkan dua kabupaten itu mendapatkan bantuan dari Kemenkominfo untuk pembangunan di perbatasan. Namun, dia mengaku belum mengetahui detail-detail program yang akan dilaksanakan.

Dia mengatakan untuk program pembangunan terkait komunikasi dan informasi di perbatasan merupakan kewenangan pusat. Mulai tahap survei hingga pelaksanaan. Pihaknya hanya memiliki kewenangan bersifat koordinasi dan pembinaan.

”Agak kecewa juga dengan pusat, karena kadang kita tidak dikasih tahu kalau mau membangun dan baru dikasih tahu waktu sudah selesai. Tapi, kami bersyukur karena sudah dibangunkan. Desa-desa di perbatasan dibantu oleh kementerian seperti internet desa dan desa broadband,” ujarnya, Selasa (7/11/2017).

Pembangunan daerah perbatasan terus mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, alokasi anggaran dari pusat untuk pembangunan di perbatasan cukup besar di tahun depan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara 2018, alokasi dana APBN untuk perbatasan tahun depan mencapai Rp 28,5 triliun. Dana tersebut berasal dari 24 kementerian/lembaga untuk didistribusikan ke 14 daerah perbatasan.

Kalimantan Utara (Kaltara) bakal digelontor dana sebesar Rp 3,17 triliun untuk pengelolaan perbatasan di Nunukan dan Malinau. Jumlah yang diterima oleh Kaltara adalah yang terbesar keempat dari 14 daerah perbatasan. Angka tertinggi untuk pengelolaan perbatasan diterima oleh Papua sebesar Rp 5,4 triliun. Kemudian disusul Riau Rp4,8 triliun dan Nusa Tenggara Timur Rp4,1 triliun. ***

Editor:
Jaka Abdillah