Pemkab Siak Jalin Kerja Sama dengan Lembaga Sandi Negera Terkait Program Sertifikat Perizinan Elektronik

SIAK,POTRETNEWS.com  - Pemerintah Kabupaten Siak menandatangani perjanjian kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Selasa (7/11/2017). Kerja sama itu dilakukan untuk menjalankan program sertifikat perizinan elektronik.

“Program ini bertujuan menghindari pemalsuan dokumen. Selain itu, untuk mempersingkat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” kata Bupati Siak Syamsuar, saat memberikan sambutan di Kantor Bupati Siak.

Menurut Syamsuar, sebagai pemerintah hasil pemekaran, proses otonomi daerah Kabupaten Siak harus terus berbenah diri. Hal itu dibuktikan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui aplikasi pelayanan terpadu yang sudah di gagas oleh Kabupaten Siak.

Untuk itu, lanjutnya, aplikasi sistem elektronik seperti e-UMKM, e-PPA, e-Smile, e-Library dan e-Puskesmas perlu didukungan pengamanan oleh Lemsaneg-BSrE. Syamsuar juga sangat berterimakasih kepada Lemsaneg-BSrE atas dukungannya mewujudkan layanan berbasis elektronik yang aman, dalam rangka mendukung Siak sebagai Smart City.

“Salah satu contoh, ada warga Kecamatan Mandu Kabupaten Bengkalis yang pernah mengurus izin usaha di Kecamatan Minas Siak.  Ia bilang sama saya,  prosesnya cukup mudah, dan petugasnya juga ramah-ramah dan tidak dikenakan biaya. Lantas orang itu bertanya apakah ini karena Bapak maju jadi calon Gubernur,” ungkap Syamsuar.

Sambil tersenyum, Syamsuar bilang bahwa, pelimpahan kewenangan Pemkab, terkait perijinan sudah di lakukan sejak tahun 2012 lalu. Ini adalah komitmen dirinya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sementara Kepala Balai Sertifikat Elektronik Lembaga Sandi Negara Anton Setiyawan menjelaskan, sertifikat perizinan dalam bentuk fisik sejatinya berpotensi disalahgunakan. Seseorang bisa memohon perizinan yang sama berkali-kali. Akibatnya, sertifikatnya tumpang-tindih. Melalui sertifikat elektronik ini kata Anton, hal tersebut bisa diatasi. Kemudian riwayat perizinan juga terekam dalam basis data sehingga begitu ada nama yang sama akan langsung ketahuan.

Teknologi informasi ini, lanjut Anton, dapat mempermudah kerja dan lebih efisien. Teknik penerapan sistem ini yang terpenting adanya dukungan dari pimpinan, kalau pimpinan setuju, sistem ini dapat berjalan dengan baik.

“Otentikasi seluruh peraturan sebelum di upload ke web, peraturannya harus ditandatangani secara digital, agar keasliannya terjamin dan tidak mudah di hacker,” terangnya.

Acara penandatangan perjanjian kerja sama ini juga dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan para camat se-Kabupaten Siak. Penandatangan itu dilakukan langsung oleh Kepala BSrE Lemsaneg, Anton Setiyawan dengan Kepala Dinas Infokom Kabupaten Siak, Arfan Usman dan disaksikan oleh Bupati Siak Syamsuar, Kadis Kominfo dan Statistik Riau Yogi Getri.

Setelah pelaksanaan penandatanganan PKS, pada kesempatan itu juga dilaksanakan pemaparan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan sertifikat elektronik serta bagaimana membangun kesadaran keamanan informasi oleh Kepala BSrE Lemsaneg. *****