Optimalkan Kinerja dan Efisiensi, DPRD Riau Gelar Paripurna Tiga Agenda Sekaligus

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau terus mengoptimalkan kinerja sekaligus melakukan efisiensi dalam beberapa kegiatannya. Selain untuk menghemat waktu, juga berdampak pada beban biaya yang harus dikeluarkan jika setiap agenda dilaksanakankan rapat paripurna.

Wujud nyata optimalisasi dan efisiensi itu terlihat pada Senin (6/11/2017), tatkala legislator hadir dalam paripurna paripurna dengan tiga agenda sekaligus, bertempat di Gedung DPRD di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Agenda rapat paripurna saat itu adalah Penyampaian Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Provinsi Riau.

Kemudian, Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Fraksi atas Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sekaligus Pembentukan Pansus. Adapun agenda terakhir yakni Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Mei-Agustus) Tahun 2017.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Jusman, dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Kordias Pasaribu berlangsung khidmat.

Terlihat hadir dari unsur eksekutif yakni Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Tampak juga forkopimda provinsi serta tamu kehormatan lainnya, dan tentu saja para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman menerima laporan hasil reses.

Penyampaian Pendapat Kepala Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi. Gubernur mengapresiasi saran dan masukan yang dilakukan oleh anggota dewan atas Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Provinsi Riau.

"Kami sangat apresiasi anggota dewan yang telah mengajukan pembentukan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Provinsi Riau ini," kata Ahmad Hijazi, Sekdaprov Riau saat membacakan pendapat kepala daerah terhadap Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Riau tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di Provinsi Riau.

Kepala daerah sangat berharap melalui perda ini nantinya, segala persoalan terkait nelayan dan budidaya ikan bisa teratasi. Meski demikian, gubernur tak memungkiri jika banyak persoalan yang berkaitan dengan nelayan dan budidaya ikan.

"Ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, perubahan iklim, tingginya gelombang laut yang dihadapi nelayan menjadi persoalan yang diatasi. Apalagi secara faktual, perekonomian nelayan dan budi daya ikan masih butuh perhatian," paparnya.

Usai Sekdaprov Riau membacakan pendapat kepala daerah, maka paripurna dilanjutkan ke agenda kedua. Salah seorang anggota DPRD Riau, Supriati lantas mengajukan interupsi kepada pimpinan paripurna.

Setelah penyampaian pendapat kepala daerah tersebut, rapat paripurna masuk dalam agenda kedua yakni Penyampaian Jawaban Fraksi. Namun Anggota Dewan Supriati dari Fraksi Golkar mengajukan interupsi. Dia meminta pada pimpinan agar agenda kedua dan ketiga paripurna, disampaikan saja tanpa dibacakan. Usul politisi ini teryata disetujui oleh koleganya yang hadir.

"Karena mengingat dan menimbang masing-masing komisi ada kegiatan hearing dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBD Riau tahun 2018, maka untuk agenda kedua dan ketiga paripurna, disampaikan saja tanpa dibacakan," tandas Supriati.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman (kanan) menyerahkan laporan kepada Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman yang memimpin rapat paripurna mengatakan, segala masukan dan saran yang disampaikan kepala daerah terhadap sebuah raperda, akan menjadi bahan pertimbangan oleh panitia khusus.

Agenda terakhir yang dilakukan adalah penyampaian laporan hasil Reses Masa Sidang II (Mei-Agustus) Tahun 2017. Mengingat telah dilakukannya penyerapan aspirasi masyarakat sesuai dapil masing-masing Anggota DPRD Provinsi Riau terpilih, maka dari itu hal ini perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Pada laporan resesnya, anggota dewan menyimpulkan perlunya menggesa pembangunan infrastruktur pedesaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Selain itu, juga akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dan kemudahan dalam administrasi pemerintahan. ***