Kopertis Wilayah X yang Membawahi Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepri Akan Dipecah Jadi Dua

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Kemenristekdikti bakal menambah jumlah koordinator perguruan tinggi swasta (Kopertis). Sejumlah kopertis yang meng-cover beberapa provinsi bakal dipecah. Kebijakan ini dinilai pemborosan dan tidek efisien. Rencana menambah jumlah kopertis itu disampaikan Menrsitekdikti Mohammad Nasir kemarin (5/11/2017). Dia mencontohkan beberapa kopertis yang akan dipecah menjadi kopertis baru.

Seperti Kopertis Wilayah VIII yang berada di Denpasar, Bali. Kopertis Wilayah VIII ini melayani urusan kampus swasta di Bali, NTB, dan NTT. Nantinya ada kopertis baru untuk wilayah NTT.

’’Di seluruh Kalimantan sekarang ada satu kopertis (Kopertis XI, red). Area tugasnya cukup luas, akan ditambah menjadi dua untuk seluruh Kalimantan,’’ tutur mantan rektor Undip Semarang itu. Selain itu Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi, dan Kep. Riau) akan dipecah menjadi dua.

Saat ini jumlah kopertis di Indonesia ada 14 unit. Nasir mengatakan bakal ada tambahan empat unit kopertis lagi, sehingga keseluruhannya menjadi 18 unit. Dia menjelaskan penambahan unit kopertis untuk memaksimalkan layanan pembinaan dan pemantauan terharap operasional PTS. Sehingga bisa lebih maksimal daya jangkaunya.

Terkait dengan rencana mengubah Kopertis menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2-Dikti), Nasir menjelaskan masih menunggu restu dari Kementerian PAN-RB.

Menurutnya rencana mengubah jadi L2-Dikti sudah mendapatkan dukungan kalangan kampus swasta. Setelah menjadi L2-Dikti, tidak hanya melayani, membina, dan mengawasi PTS saja, tetapi juga PTN.

Pengamat pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto menuturkan pembentukan kopertis baru tidak sejalan dengan program efisiensi anggaran dan birokrasi yang selalu didengungkan Presiden Joko Widodo.

Terkait dengan daya jangkau kopertis yang sudah ada, dia menjelaskan bisa disiasati dengan layanan berbasis teknologi online.

Selain itu dia menjelaskan penumpukan PTS sejatinya ada di pulau Jawa dan sebagian lagi di Sumatera. Dia khawatir ketika di luar jawa ditambah Kopertis baru, pegawainya tidak ada kerjaan.

’’Apalagi di antaranya tugasnya adalah binwas (pembinaan dan pengawasan, red),’’ jelasnya, dilansir potretnews.com dari jpnn.com. Saat ini jumlah kampus yang nakal sehingga harus dibina dan diawasi tidak banyak.

Selain itu pemerintah sudah memiliki Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) yang cukup ketat pemantauannya. Selain itu Kemenristekdikti yang berada di Jakarta, dalam beberapa kesempatan juga ikut mengawasi dan membina kampus-kampus di daerah.

Bahkan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan. ’’Bahasa saya menambah kopertis atau birokrasi itu melawan zaman,’’ ujarnya. ***

Editor:
Jaka Abdillah