Mendagri: Daerah yang Belum Tempatkan Penanganan Kebakaran sebagai Prioritas, Akan Dievaluasi oleh Dirjen Keuangan

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Penanganan kebakaran dan bencana belum menjadi prioritas sejumlah pemerintah daerah, khususnya dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif rendah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penanganan kebakaran harus ditempatkan sebagai prioritas dalam penyusunan APBD.

Tjahjo menyebutkan, penanganan kebakaran dengan dukungan alokasi anggaran yang memadai sudah berjalan, antara lain di DKI Jakarta; Kota Surabaya; Kota Bandung, Kabupaten Badung, Bali; Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur; serta Kabupaten Siak (Riau) dan Kabupaten Rokan Hulu (Riau).

"DKI karena PAD besar, Surabaya, Bandung, Kabupaten Badung, Kutai Kartanegara, Siak, Rokan Hulu itu bagus. Di Badung malah bisa subsidi seluruh Bali," beber Tjahjo di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Tjahjo mengatakan, bagi daerah yang belum menempatkan penanganan kebakaran sebagai prioritas, akan dievaluasi oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri.

"Masih ada penyusunan anggaran daerah yang tidak menempatkan dinas kebakaran itu menjadi skala prioritas. Nanti lewat evaluasi Ditjen Keuda (Keuangan Daerah), mana area rawan bencana kebakaran ditingkatkan," kata Mendagri, dilansir potretnews.com dari okezone.com.

Tingkat kesejahteraan petugas pemadam pun perlu menjadi sorotan. Tjahjo mengatakan, meski bekerja dalam sif, petugas pemadam kebakaran harus siap sedia selama 24 jam untuk antisipasi.

"Daerah kan sampai yang di tingkat II harus punya satuan Damkarnya ada, fasilitasnya, sarananya, kesejahteraannya masih terus kami update. Makanya Kemendagri, saya punya peran untuk mengevaluasi anggaran daerah, akan saya lihat mana yang fokus, mana yang enggak fokus, skala prioritas mana yang tidak," ujar dia. ***

Editor:
Muh Amin