Jadi Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Kapal yang Dibuat di Rokan Hilir, Mantan Kadiskanla Sumut Mendadak Lupa, Hakim: Terlibat Ya Pak?

MEDAN, POTRETNEWS.com - Anggota majelis hakim, Janverson Sinaga berulang kali meninggikan nada suaranya karena mantan Kadiskanla Sumut, OK Zulkarnaen sebagai saksi di persidangan terus berkilah lupa. Suara Janverson mulai meninggi setelah Zukarnaen mengaku tidak terlibat dalam penandatanganan kontrak penunjukkan rekanan.

Padahal ketika itu OK Zulkarnaen berperan sebagai Pengguna Anggaran (PA) justru menyebutkan terdakwa Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang lebih mengetahuinya.

"Bagaimana Anda tidak tahu penandatangan kontrak itu, padahal anda ketika itu menjabat kepala dinas? Terdakwa ini yang mengangkat kan anda. Seharusnya kalau bawahan salah langsung dibilang salah. Seperti lepas tangan anda sebagai pimpinan. Kepala dinas kok seperti ini," kata Janverson dengan nada membentak saat sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan enam unit kapal Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut.

Kemarahan Janverson makin menjadi-jadi ketika ia menanyakan spesifikasi bahan pembuatan kapal dan lokasi pembuatan kapal dilakukan di Rokan Hilir Riau. Namun lagi-lagi saksi berkilah dan itu merupakan tanggung jawab Matius Bangun selaku KPA.

"Saudara sebagai kepala dinas saat itu enak kali nggak tahu soal ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab soal proyek ini. Seharusnya sebagai kadis saat itu anda mesti tahu," ucap Janverson, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Respons yang sama ditujukan saksi ketika sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepadanya selalu dijawab dengan kata lupa dan tidak ingat, mulai proses pengerjaan terhadap proyek yang dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 sebesar Rp 6 miliar lebih dan APBD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2014 sebesar Rp 800 juta lebih dan lainnya.

"Saat perencanaan proyek hingga proses pengerjaannya kan anda masih menjabat kepala dinas, bagaimana mungkin anda tak tahu, tidak ingat. Begini kalian mengurusi Sumatera Utara?," bentak hakim lagi.

Begitu juga ketika ditanyakan ada tidaknya perihal penyerahan Laporan Pertanggungjawaban antara OK Zulkarnaen selaku mantan kadis kepada Kadiskanla yang baru, Zonny Waldi untuk kelanjutan pengerjaan proyek pengadaan kapal ini.

"Setelah nggak menjabat anda nggak tahu lagi. Enak kali begitu? Ada proyek yang belum selesai diserahkan begitu saja ke pengganti anda tanpa ada LPJ," ketus hakim.

Adapun terdakwa dalam perkara persidangan ini yaitu Matius Bangun selaku Kepala Pengguna Anggaran (KPA), Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang dan Sri Mauliaty selaku direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa atau rekanan.

Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan enam unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 12 miliar yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 1.329.825.206.

JPU menjelaskan modus dalam kasus dugaan korupsi ini terjadi dengan cara memanipulasi data dan keterlambatan pembuatan kapal sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Para terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***

Editor:
Jaka Abdillah