Kerja Sama dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT, Polri Diminta Awasi Dana Desa

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Polri bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Ruang Puldasis Gedung Utama Mabes Polri, Jumat (20/10/2017). Dalam kerja sama tersebut, Polri dimintai melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.

Berdasarkan poin dalam nota kesepahaman itu, maksud dan tujuan dilakukannya kerja sama antara ketiga lembaga tersebut adalah untuk melakukan pencegahanan, meningkatkan pengawasan, dan penanganan masalah dana desa di Indonesia.

Kemudian, dari terwujudnya kerjasama yang sinergis antar lembaga tersebut, diharapkan terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Tak hanya itu, dilansir potretnews.com dari laman netralnews.com, MoU ini juga meliputi beberapa ruang lingkup, antara lain,pembinaan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa, pemantapan dan sosialisasi regulasi pengelolaan dana desa, penguatan pengawasan dana desa.

Lalu, fasilitasi bantuan pengamanan dalam pengelolaan dana desa, fasilitasi penanganan masalah dan penegakkan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan pertukkaran data dan atau informasi dana desa.

Hadir dalam penandatangan MoU tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.

Usai acara tersebut, Kapolri Tito mengadakan video conference dengan seluruh Polda yang ada di Indonesia. Namun, kegiatan itu tertutup untuk awak media.

Polda yang terlibat dalam video conference, antara lain, Polda Maluku, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah (Sulteng), NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan.

Kemudian Polda Bali, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Polda Metro Jaya, Banten, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, DIY Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, Jawa Tengah, Riau. ***

Editor:
Jaka Abdillah