PN Siak Kabulkan Petitum Perlawanan Masyarakat Dayun terhadap PT DSI, Sita Eksekusi Akhirnya Dinyatakan Tidak Sah

SIAK, POTRETNEWS.com  - Sengkarut lahan antara masyarakat Dayun, Kabupaten Siak, Riau, dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI) terus berlanjut. Satu persatu perlawanan masyarakat terhadap perusahaan itu dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura. Setelah PN Siak mengabulkan perlawanan masyarakat atas nama Jimmy pada Mei 2017 lalu, Rabu (18/10/2017) PN Siak kembali mengabulkan perlawanan masyarakat Dayun atas nama Sobrin. Meskipun masyarakat atas nama Sobrin itu cukup lama berjuang agar mendapatkan lahannya kembali setelah klaim PT DSI. 

Hal tersebut berdasarkan putusan yang dibacakan oleh majlis hakim yang diketuai Lia Yuanita, dan hakim anggota Yuanita Tarid dan Binsar Samosir, Rabu sore kemarin. Majlis menyatakan, telah mengabulkan perlawanan tuan Kobrin dan menyatakan pelawan Kobrin sebagai pelawan yang baik. Karena memperoleh hak milik berdasarkan itikat baik, sesuai yang diatur oleh pasal 195 ayat 6 HIR. 

Majlis hakim juga mengabulkan petitum pelawan dengan menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan pada 14 Desember 2016 lalu  berdasarkan putusan perkara PK  nomor 158 tahun 2015 dinyatakan tidak sah dan haruslah diangkat.

Penasehat Hukum masyarakat, Firdaus Ajis menyambut dengan baik atas putusan majelis hakim itu. Dia menilai, putusan tersebut adalah putusan yang sangat adil sehingga semua pihak harus menghormatinya.

"Inilah keadilan yang sesungguhnya, di mana masyarakat yang memiliki tanah dengan itikat baik dan telah mengurus tanah dan legalitasnya kepada BPN wajib dilindungi oleh hukum," kata dia. Meski sudah dua orang yang melakukan perlawanan dimenangkan dalam sengakrut lahan ini, namun alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang ini tetap rendah hati. Justru dia menganggap putusan itu adalah kemenangan masyarakat Dayun, yang selama ini terancam hak miliknya gara-gara klaim perusahaan. 

"Sekali lagi ini bukan saja kemenangan klien kami, tetapi juga kemenangan masyarakat Dayun khususnya dan masyarakat Kabupaten Siak umumnya," ungkap Firdaus.

Untuk diketahui, sebelumnya Firdaus juga telah menangkan gugatan masyarakat atas nama Jimmy. Saat ini dalam tahap proses banding. Menurut dia, hukum telah berpihak kepada aturan yang benar dan bukan lagi kepada pemilik modal yang hanya bersembunyi di balik surat keputusan Mentri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan, tetapi tidak melaksanakan kewajiban- kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh SKP tersebut. 

Berdasarkan putusan ini, firdaus Ajis mengajak kepada pihak yang kalah untuk menghormati putusan majlis hakim ini.  Paling tidak, kata dia, sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

"SHM (Surat Hak Milik) milik pembantah Kobrin sebanyak 35 SHM yang diterbitkan oleh BPN Siak, sah dan mempunyai kekuatan mengikat," kata dia. ***