Harga Pertalite Riau Termahal di Indonesia, tapi Kenaikan Pendapatan Daerah Tidak Besar-besar Amat

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Upaya untuk penurunan pajak bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Provinsi Riau terus dilakukan. Penurunan pajak pertalite tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menggiring masyarakat untuk tidak lagi bergantung kepada premium, yang saban hari semakin menghilang di peredaran.

"Hari ini kita di Riau masih paling mahal membeli pertalite, yakni Rp 7.900. Ini disebabkan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga memberatkan masyarakat untuk membelinya. Sementara premium semakin menghilang. Saat ini kita masih upayakan untuk menurunkan pajaknya dari 10 pesen menjadi 5 persen," kata salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Husaimi Hamidi, Senin (9/10/2017), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Husaimi juga mengatakan, alasan lain pihaknya ingin menurunkan pajak pertalite tersebut adalah karena tingginya pajak pertalite tersebut tidak menjadi jaminan pendapatan daerah naik dengan signifikan.

"Buktinya pajak 10 persen pertalite tersebut seperti tidak berpengaruh sama sekali ke pendapatan. Jadi untuk apa kita buat pajak tinggi-tinggi sementara pendapatan tak meningkat, dan masyarakat pun dibuat kesulitan," imbuhnya.

Ditambahkannya, saat ini masyarakat masih banyak bergantung kepada premium.

Walau pun sangat sulit mencarinya dan kadang mengantre panjang, namun tetap saja masyarakat tidak mau berpindah ke pertalite karena lebih mahal.

"Kalau pajaknya turun, harganya turun, tentu masyarakat akan lebih suka membeli pertalite, apalagi kualitasnya lebih bagus, kalau ramai yang beli, otomatis pajaknya juga akan lebih meningkat," ulasnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, saat ini pihak Pemprov sedang melakukan survey terkait penurunan pajak dan harga pertalite tersebut, yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun.

"Jika lebih banyak masyarakat yang setuju, maka awal tahun 2018 kita akan langsung turunkan harga pertalite hingga 5 persen," tuturnya.

Sedangkan untuk target pendapatan yang sudah ditetapkan hingga akhir tahun tersebut, menurut pria yang akrab disapa Dedet ini, pihaknya akan melakukan revisi target pendapatan pada APBD Perubahan 2018 mendatang. ***

Editor:
Jaka Abdillah