PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Banyaknya aset yang hilang dan berbagai masalah aset lainnya yang tak kunjung selesai hingga saat ini, pihak DPRD Riau rencanakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang aset. Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan, masalah aset sampai saat ini memang menjadi persoalan yang terus muncul setiap tahun. Bahkan hampir setiap tahun juga permasalahan aset hilang, seperti sudah menjadi persoalan rutin.
"Dari beberapa data dan laporan yang kami terima, aset makin banyak yang hilang, seperti tanah, bangunan, mobil dan lainnya. Oleh karena itu, kita butuh Pansus tentang aset ini, agar masalah aset tidak berlarut lagi," kata Aherson, Senin (9/10/2017), dilansir
potretnews.com dari
tribunnews.com.Perlunya dibentuk Pansus aset di DPRD menurut Aherson hanya dengan cara itu pihaknya bisa leluasa untuk melajukan koordinasi dan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait."Kalau Pansus, bisa mengundang OPD dan pihak terkait, termasuk pihak lain di luar pemerintahan. Kalau OPD, mereka tidak bisa memanggil seperti itu, dan memang tak ada kewenangan. Misalnya perusahaan yang diduga menyerobot lahan Pemprov," imbuhnya.
Ditambahkan politisi Demokrat ini, pihaknya sudah pernah meminta pihak Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan pendataan secara lengkap dan detail. Namun jangankan dengan pihak luar, di internal Pemprov beda OPD saja pihak BPKD menurutnya kesulitan untuk melakukan koordinasi."Karena itu Pansus menjadi solusi yang tepat menurut kami, untuk menyelesaikan masalah aset ini. Sehingga kami tak lagi hanya mengarah ingatan kan, tapi bisa melaksanakan langsung," ujarnya.Pengajuan tersebut menurut Aherson akan dilakukan pihaknya dalam waktu dekat, tanpa harus menunggu tahun depan. Regulasinya, disampaikan usulan tersebut ke pimpinan, jika disetujui, maka selanjutnya akan dibuka di paripurna."Usulan cukup dari beberapa orang saja ke pimpinan, selanjutnya dibawa dalam paripurna, kemudian jika disetujui, maka akan dibentuk Pansus," tuturnya.Aherson berharap, dengan dibentuknya Pansus aset tersebut, maka masalah kehilangan aset dan masalah aset lainnya tak lagi muncul ke depannya. "Selain itu, kita berharap masalah aset tidak lagi jadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya," harapnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Riau, Edy Muhammad Yatim menyayangkan. Adalah dugaan penyerobotan lahan Pemprov Riau di Kota Dumai oleh pihak perusahaan swasta beberapa waktu lalu.Ia punmembicarakan hal ini dengan Komisi V DPRD Riau yang membidangi masalah aset, dan kemudian terbentuklah rencana untuk membuat Pansus tentang aset tersebut. ***
Editor:Jaka Abdillah