Disebut-sebut sebagai Keponakan Seorang Bupati di Riau, Pria Ini Divonis 3 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Muhammad Asri Ivo alias Koli, kontraktor pelaksana proyek pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSS) di Kawasan Balimau Kasai, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, divonis 3 tahun penjara. Putusan dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Sulhanuddin. "Menghukum terdakwa dengan penjara selama tiga tahun dipotong masa tahanan," kata Sulhanuddin, Senin (3/10/2017) malam.

Pria yang disebut-sebut keponakan Bupati Pelalawan, HM Harris ini juga dihukum membayar denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp325 juta atau subsider 1 tahun kurungan.

Selain Koli, majelis hakim juga menghukum empat terdakwa lain, yakni Syahrimen dan Toni Kosromiko selaku konsultan, Rizal Dasri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tengku Said Ikhsan selaku Tim PHO dari Dinas Pekerjaan Umum Pelalawan.

Hukuman mereka itu lebih ringan, yakni 1 tahun 4 bulan, denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 buka kurungan. Namun, keempat terdakwa tidak dibebankan membayar kerugian negara.

"Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Tipikor)," papar Sulhanuddin, dilansir potretnews.com dari riauonline.co.id.

Atas putusan itu, kelima terdakwa mengajukan pikir-pikir. Hal serupa juga disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Marel Lasargi dan Gina Olivia.

Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Muhammad Asrie dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan denda R 50 juta subsider 3 bulan. Ia dituntut membayar kerugian negara sebesar Rp325 juta atau subsider selama 1 tahun.

Sementara, terdawa Syahrimen, Toni Kosromiko, Rizal Dasri dan Tengku Said Ikhsan dituntut hukuman pidana penjara masing masing selama 2 tahun denda Rp50 juta subsider 3 bulan dan tidak ada uang pengganti.

Berdasarkan dakwaan JPU, perkara yang menjerat kelima terdakwa terjadi pada tahun 2014 silam. Saat itu, pemerintah melakukan pengerjaan pembangunan RSS Langgam yang diperuntukan bagi PNS Pelalawan.

Namun dalam pelaksanaanya, proyek tak kunjung selesai dan diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, negara dirugikan Rp900 juta. ***

Editor:
Muh Amin