Dirjen Perkebunan: Jutaan Hektar Lahan Sawit Masuk Kawasan Hutan

MEDAN, POTRETNEWS.com - Dari 11,9 juta hektar (ha) lahan sawit di Indonesia, sekitar 4,7 juta ha di antaranya adalah milik rakyat. Dari jumlah kebun rakyat tersebut, ternyata 1,7 juta ha dituding masuk ke dalam kawasan hutan. Fakta itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ir Bambang MM saat menyampaikan kata sambutan dalam acara 2nd Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Santika Hotel Medan, Kamis (28/9/2017).

Acara itu digelar oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Utara dan Gapki Aceh. Hadir di situ Kepala Dinas Perkebunan Sumut Herawaty, Wakil Ketua Gapki Pusat Mona Surya, Wakil Ketua DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Rio Suwondo, Ketua DPW Samade Sumut Indra Muda Pasaribu dan pengurus Teguh Kurniawan, Sekretaris Apkasindo Asmar Arsjad, Ketua DPD Apkasindo Sumut Gus Harahap, dan para peserta.

Dirjenbun menilai hal itu adalah problem yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Namun dia juga menyebutkan problem serupa juga dialami pengusaha perkebunan. Sebab, dari 2,5 juta hektar lahan sawit yang ada di dalam HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan perkebunan, 800.000 ha di antaranya masuk kawasan hutan.

Bambang mengatakan, problem lainnya adalah 2,1 juta ha lahan sawit berada di lahan gambut, terdiri 1,1 juta ha lambut di kawasan hutan dan 1 juta ha lahan gambut yang merupakan sumber cadangan air.

Efeknya, Bambang mengatakan, bila sumber air di lahan gambut itu audah habis maka mau tak mau lahan gambut yang telah ditanami sawit harus dikembalikan seperti kondisi semula.

Kata Bambang, yang tidak kalah pelik adalah banyak petani sawit yang menanam sawit karena melihat kesuksesan tetangga atau kerabatnya dalam berkebun sawit. Lalu muncul keinginan ikut berkebun sawit, namun bibit sawitnya tidak jelas asal-usulnya. Kemudian, kata Bambang, para petani sawit itu mengklaim mereka menanam sawit dengan sepengetahuan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Efek dari ketidakjelasan bibit sawit rakyat ini, kata Bambang, adalah produktivitas yang rendah, yang hanya mencapai 2-3 ton per hektar setiap panen. "Padahal potensi panen kebun sawit milik rakyat bisa mencapai 8 ton per hektar," kata Bambang, dilansir potretnews.com dari medanbisnisdaily.com. Bambang meminta Gapki membantu memerhatikan persoalan ini.

Pemerintah, ucap Bambang, sangat serius dengan problem ini. Pemerintah akan membantu petani untuk mengatasi problem itu dengan program replanting.

"Tahun ini pemerintah menargetkan lahan sawit rakyat yang di-replanting sebanyak 20.780 hektar secara nasional untuk tahun 2017. Semestinya bisa 100 hektar atau 200 hektar yang di-replanting, namun sejumlah problema mesti diatasi terlebih dahulu," kata Bambang.

Dia meyakinkan publik bahwa pemerintah sangat serius dalam membantu perkebunan rakyat dan industri. Apalagi di tahun 2016, tercatat Rp 239,4 triliun PDB Indonesia berasal dari sawit, dan 82,5 juta pekerja bekerja di sektor perkebunan dan industri turunan CPO.

Menanggapi fakta tersebut, Wakil Ketua DPP Asosiasi Samade Rio Suwondo memberikan solusi atas atas kebun petani yang berada di kawasan hutan lindung dan hutan taman nasional. Rio menyarankan sebaiknya lahan sawit yang ada di dalam kawasan hutan dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan.

Karena, kata Rio Suwondo, kelestarian lingkungan penting sekali sebagai penyangga industri sawit berkelanjutan dan menjaga kelangsungan hidup masa depan habitat yang bergantung di dalamnya.

Tapi untuk status hutan produksi dan hutan produksi konversi, pemerintah bisa mengubah status tersebut menjadi APL atau Areal Penggunaan Lain."Dengan demikian, masyarakat yang berprofesi sebagai petani sawit bisa lebih jelas dalam menatap masa depan yang menjadi tulang punggung industri perkebunan Indonesia," ujar petani sawit asal Provinsi Riau ini.

Sementara Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gus Harahap mengingatkan apa yang disampaikan Dirjenbun adalah permasalahan lama yang belum ada solusi konkretnya. Padahal, katanya, sebelum ada pemerintah, masyarakat sudah berusaha di lahan tersebut.

"Kan, yang baru-baru ini saja kawasan itu ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan," tegas Gus Harahap. ***

Editor:
Akham Sophian