Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Riau Tahun Ini Capai Rp 44 Miliar

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Walau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak dan Keuangan Anggota DPRD Riau telah disahkan, namun Anggota DPRD Riau masih belum mengembalikan mobil dinas hingga saat ini. Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, setelah ranperda disahkan, masih ada satu proses lagi, yakni peraturan gubernur (pergub) yang mengatur secara detail turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tersebut.

"Jika nanti sudah ada pergubnya, maka tentu kewajiban anggota dewan mengembalikan mobil dinas yang dipinjam pakaikan," kata Noviwaldy, Sabtu (23/9/2017), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Diakui pria yang akrab disapa Dedet ini, anggota dewan belum mengembalikan mobil ke Pemprov Riau karena belum ada aturannya. Selain itu, menurutnya anggota dewan masih membutuhkan kendaraan tersebut untuk melaksanakan tugas.

Sebagai ganti kendaraan tersebut, dalam PP itu juga dijelaskan bahwa para anggota dewan akan mendapatkan dana tunjangan transportasi. Tetapi karena belum ada Pergubnya, menurut Dedet belum berlaku pemberian dana tunjangan transportasi tersebut.

Sementara itu, dana tunjangan transportasi tersebut nantinya bisa menggunakan pos dana biaya tidak terduga untuk tahun 2017 ini.

Ada pun alokasi anggarannya di APBD 2017 ini mencapai Rp 44 miliar, yang bisa dipakai sebagai dana tunjangan tranportasi anggota dewan setelah ada pergubnya terlebih dulu.

"Jika tidak digunakan dana biaya tak terduga tersebut karena pergub belum keluar sampai pembahasan APBD Perubahan tahun ini, maka dananya akan dimasukkan di APBD Perubahan, tetapi jika Pergub pembayaran tunjangan terbit sebelum itu, maka bisa menggunakan biaya tak terduga tersebut," ulasnya.

Dia menambahkan, hal itu sesuai saran Kemendagri, untuk antisipasi jika Pergub keluar sebelum APBD Perubahan 2017. ***

Editor:
Muh Amin