Kemungkian, Dana Alokasi Umum 2018 Terjadi Penurunan, Ini Penyebabnya...

JAKARTA, POTRETNEWS.com  - Wakil Bupati (Wabup) Siak, Kamis (14/9/2017) kemarin menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) tentang akutansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017 di istana negara, Jakarta. Acara dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Acara ini juga dihadiri para Menteri, Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia, Sekretaris Jenderal, aparat pengawasan intern pemerintah dan pimpinan institusi terkait.

Penyelenggaraan rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, untuk membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan, dan meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat.

Mewakili Bupati Siak, Wabup Alfedri juga hadir di Rakernas itu. Sesuai dengan arahan Presiden, kata Alfedri, pemerintah daerah harus melakukan simplifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan, dan akuntansi keuangan tidak hanya berorientasi prosedur dan teknis semata, tetapi harus berorientasi kepada hasil dan tujuan, memastikan hasil setiap program dan kegiatan tersebut. Kemudian laporan keuangan mengacu pada PMK 173 Tahun 2017.

Kemudian lanjut Wabup, dari hasil pemaparan Menteri Keuangan RI, kemungkian Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 juga terjadi penurunan. Lantaran perhitungan dasar anggaran pendapatan dikeluarkan bersifat earmark. Seperti pendapatan BLU, yakni pendapatan samsat yang sebetulnya digunakan langsung (tidak masuk ke kas negara), dan formula Dana Desa yang berdasarkan rumus selama ini 10 % akan menjadi 18-20 %.

Untuk itu, pemerintah harus mengerti bahwa setiap rupiah yang dialokasikan di dalam APBN dan APBD merupakan amanat dari rakyat yang harus di kelola oleh pemerintah daerah secara propesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

"Pengelolaan keuangan daerah ini harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat," pungkasnya. ***