Pemprov Riau Dianggap Hilangkan Pidana 32 Perusahaan Pengelola Hutan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dianggap berusaha menghilangkan unsur dugaan tindak pidana lingkungan 32 perusahaan yang tidak memiliki izin hak guna usaha (HGU) perkebunan. Hal itulah yang diungkapkan aktivis lingkungan dari Jikalahari, Woro Supartinah dalam pers rilisnya yang diterima Skalanews, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Woro menyebutkan, jika Pemprov Riau sengaja mengubah status dan fungsi kawasan hutan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit menjadi non kawasan hutan atau Area Peruntukan Lain (APL).

Hal itu sebagaimana yang tertera dalam draft RTRWP Riau 2016 - 2035.

Dalam draft tersebut salah satunya mengusulkan 32 korporasi itu menjadi APL yang di dalam SK.673/Menhut-II/2014 jo SK 878 SK 878/Menhut-II/2014, masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Tetap (HP).

"Jika diusulkan jadi APL oleh Pemprov Riau dalam draft RTRWP Riau 2016 - 2035 dan disetujui Menteri LHK, otomatis tindak pidananya hilang, dari penjahat menjadi bukan penjahat," kata Woro, dilansir potretnews.com dari skalanews.com.

Dirinya menyebutkan, pada Maret 2016 DPRD Riau mempublikasikan temuan Pansus Monev perizinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan terdapat 33 korporasi menanam sawit dalam kawasan hutan.

Korporasi Perkebunan tersebut telah melakukan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan seluas 104.094 hektare. "Selain itu korporasi juga melakukan penanaman tanpa izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 204.977 hektare dan akibatkan kerugian negara lebih dari Rp2,5 triliun," tuturnya.

Pansus pun merekomendasikan kepada Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap 33 korporasi tersebut.

"Rekomendasi tidak dijalankan, justru tiba-tiba Pemprov Riau mengusulkan menjadi APL. Ini kan aneh? kata Woro, "Jelas bahwa usulan 19 korporasi ini di APL-kan tidak sejalan dengan temuan Pansus Monev DPRD Riau."

Kemudian, 13 perusahaan berdasarkan data HGU BPN Tahun 2010 sebagian besar masih masuk dalam kawasan hutan berdasarkan SK 673/878.

Oleh Pemprov Riau melalui draft RTRWP Riau 2016 - 2035, diusulkan menjadi APL seluas 17.469,58 hektar. Itu berarti berdasarkan SK.673/Menhut-II/2014 jo SK 878 SK 878/Menhut-II/2014, BPN menerbitkan izin HGU dalam kawasan hutan.

Temuan Jikalahari lainnya, 7 dari 32 korporasi itu milik Grup Duta Palma (Darmex Agro Group) yang terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan yang melibatkan terpidana Annas Maamun, Gulat Manurung dan Edison Marudut. Duta Palma menyuap Annas Maamun sebesar Rp3 miliar dari Rp8 miliar yang dijanjikan.

Suap diberikan agar Annas Maamun bersedia memasukkan lahan milik grup Duta Palma untuk dilepaskan dari kawasan hutan. "Mengapa Gubri (Gubernur Riau) tetap mengusulkan 7 korporasi yang terlibat korupsi itu menjadi APL?" ucap Woro.

Woro menambahkan, usulan ini menunjukan jika Gubri mengamini korupsi. Padahal Gubri mengusung tema integritas dan antikorupsi sepanjang 2017.

"Nyata-nyata ini bertentangan dengan semangat Hari Anti Korupsi Internasional yang digelar di Riau pada 8 Desember 2016, dan bertentangan dengan semangat Riau melepaskan diri dari jerat korupsi para pemimpin-pemimpinnya di masa lalu," jelasnya.

Karena itulah, dirinya merekomendasikan beberapa hal. Pertama, kepada DPRD Riau mempublikasikan kepada publik draft RTRWP Riau 2016 -2035, kemudian mengundang publik sebagai bentuk wujud partisipasi publik dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Kemudian, DPRD Riau mendesak Gubernur Riau mereview SK 673 - 903 dengan cara membentuk tim terpadu yang diisi oleh Civil Society yang berintegritas dan ahli di bidangnya.

Kemudian, Gubernur Riau membuka informasi kepada publik mengenai usulan 32 korporasi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang diubah menjadi APL;

"Gubernur Riau menjelaskan kepada publik mengapa grup Duta Palma diusulkan oleh Pemprov Riau menjadi APL, padahal Duta Palma terlibat dalam kasus korupsi alih fungsi lahan. Tindakan ini sebagai wujud komitmen Gubernur Riau pasca HAKI di Riau," tuturnya.

Kemudian, KPK harus memeriksa Pemprov Riau karena kembali mengusulkan areal grup Duta Palma menjadi APL dalam draft RTRWP Riau 2016 – 2035. ***

Editor:
Muh Amin