Pengusaha Pelayaran Tradisional Termasuk di Riau Minta Dilibatkan dalam Program Tol Laut

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra) meminta pemerintah memberdayakan kegiatan pelayaran untuk menyukseskan program tol laut untuk mempermudah distribusi logistik ke wilayah atau pulau kecil. Pembina Pelra, Chandra Motik Yusuf, mengatakan keterlibatan pelayaran rakyat itu diharap bisa menjadi feeder, sinkronisasi kapal perintis untuk distribusi komoditas dari pelabuhan-pelabuhan besar ke pulau kecil.

"Dengan kapal-kapal kecil, yang kita punya itu sebenarnya untuk ke pulau pulau kecil bisa jadi feeder nantinya. Nah itu yang mestinya disinkronisasi dengan kapal-kapal perintis," kata Chandra Motik di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/9/2017), dilansir potretnews.com dari kumparan.com.

Para pengurus Pelra hari ini bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai berbagai kesulitan yang dialami Pelra dan keinginan agar pengusaha pelayaran tradisional bisa terlibat dalam program tol laut.

"Kapal perintis memang dibutuhkan karena bagaimanapun itu juga untuk menjaga daerah. Untuk itulah makanya kami Pelra ingin diikutsertakan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pelra menaungi 42 asosiasi dengan jumlah sekitar 1.500 kapal yang tersebar di Wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kapal-kapal tersebut memiliki kapasitas 35-500 GT (gross ton) dan beroperasi di beberapa wilayah seperti Makassar, Kalimantan Timur, NTT, Riau, Palembang.

Menurut Chandra, Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons dengan baik usulan tersebut. Pemerintah juga telah mempertimbangkan usulan tersebut dengan menggandeng beberapa instansi untuk membantu kegiatan pelayaran rakyat.

Ketua Umum Pelra, Sudirman, meminta pemerintah juga meminta pemerintah menyederhanakan regulasi dalam kegiatan pelayaran tradisional. Dia meminta soal pelayaran rakyat diatur dalam satu beleid.

"Kita minta juga tadi kepada pemerintah. Sampai sekarang ini kan aturannya kan ada UU 17 (Tahun 2008), ada PP 20, ada keputusan menteri," katanya.

Selain itu, pengusaha pelayaran tradisional meminta penyederhanaan sertifikasi kapal yang jumlahnya ada 17 untuk satu kapal. Sertifikat itu harus diperpanjanng setiap satu tahun.

"Regulasinya, sertifikasinya jadi satu. Jadi tidak terlalu banyak biaya. Seperti sekarang ini kita biaya sertifikasi itu ada biaya, ada sertifikat keselamatan, ada yang lain-lain, ada sertifkat radio, sertifikat, pokoknya ada 17 sertifikat di dalam satu kapal itu," ujarnya. ***

Editor:
Muh Amin