Ketua Pansel Keluhkan Susahnya Cari Pejabat Berkulitas seperti yang Diharapkan Gubernur Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Ketua Pansel Assessment tiga pejabat Pemprov Riau masih mengeluhkan susahnya mencari pejabat berkualitas dan berintegritas sesuai dengan jabatan yang di-assessment. Hal ini disebabkan masih rendahnya perencanaan Sumber Daya Manusia sebelumnya di pemprov. "Kualitas menyesuaikan dengan bidang yang dibuka saat ini sangat sulit. Karena rata-rata tidak menguasai bidangnya secara keseluruhan," kata Mukhtar Ahmad, Senin (4/9/2017).

Dari 31 Pejabat yang bertarung dalam memperebutkan tiga jabatan di Pemprov Riau, menurut Mukhtar hanya tiga persen yang dianggap bisa untuk memimpin. Dan tiga persen itulah nantinya yang akan diajukan ke gubernur.

"Banyak dari mereka yang tidak kuasai pekerjaan. Dampaknya nanti ketika bekerja tidak terserap, dan tidak jalan tugasnya," tutur Mukhtar, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Ada juga yang berkompeten pejabat yang ikut assessment namun dari sisi integritasnya tidak bisa dipercaya. Sebagaimana dua pejabat yang selalu ikut assessment selama ini, menurut Mukhtar Ahmad, tidak bisa dipercaya integritasnya.

"Ada yang selalu ikut tiap dibuka assessment namun tidak berintegritas, nilainya cukup bagus, hanya terkena di integritas," ungkap Mukhtar meminta namanya tidak disebutkan.

Untuk mencari pejabat yang berkualitas sebagaimana diharapkan gubernur tersebut, Mukhtar menyebutkan pansel sempat mendatangi sejumlah pejabat di kabupaten dan kota untuk diajak menjadi pejabat di Provinsi Riau.

"Kita sempat bergerilia ke Kabupaten kita tawarkan pejabat yang dinilai memiliki kemampuan dan integritas itu pindah ke provinsi. Ada yang mau ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak dikasih bupati," sebut Mukhtar.

Mukhtar melihat buruknya SDM di Pemprov selama ini disebabkan dua hal, yakni Buruknya sistem untuk berkarier selama ini kemudian kedua masalah rekruitmen, dulu diangkat tidak main tes dan main comot saja. "Perencanaan SDM dengan jenjang karir yang bagus berdasarkan kinerja tidak ada," jelas Mukhtar.

Makanya dalam wawancara dengan pejabat yang bersangkutan pansel hanya menilai dari kemampuan menjawab dan menyelesaikan persoalan di satker yang dituju.

"Pada saat diwawancarai, kami menanyakan kalau anda duduk disitu apa yang anda kerjakan dan apa yang diperbuat. Kelihatan pejabatnya kalau sudah siap pasti tahu dia, tujuannya jabatan itu," ujar Mukhtar.

Mukhtar juga mengakui kebanyakan pejabat yang ikut assessment juga terkena rekam jejak, ada yang bersifat surat kaleng dan resmi, yang dikirimkan, semuanya akan terbongkar.

"Namun garis dalam penetapan pejabat yang kami nilai dari Pansel khusus untuk kompetensi ada empat hal, wawasan tahu apa yang akan dikerjakan di OPD, tahu menerapkan kerja atau terampil, tahu cara pemecahan masalah dan bermoral didalamnya termasuk integritas," jelas Mukhtar. ***

Editor:
Muh Amin