Lebih 4.000 Bangunan Sekolah se-Riau Alami Kerusakan, Terparah Kelas SD
 |
Kondisi bangunan SDN 53 di Desa Palkun, Kecamatan Bengkalis, memprihatinkan. Cat mulai pudar, lantai pecah-pecah, teras terlihat tinggal tanah, plafon yang berbahan triplek sudah mulai mengembung, bangunan sekolahnya juga miring hampir roboh. |
Jum'at, 25 Agustus 2017 10:53 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Ribuan ruang kelas sekolah di Riau, mulai dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dan SMK, saat ini mengalami kerusakan. Kerusakannya bervariasi mulai dari rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga rusak total. Kerusakan terparah itu di bangunan SD, kemudian menyusul bangunan SMP dan SMA serta SMK. Pemerintah sendiri belum bisa menganggarkan secara penuh untuk perbaikan dan renovasi gedung dengan dalih keterbatasan anggaran. Akibatnya, kerusakan terus berlanjut dan makin parah.Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Riau, dari 29.886 ruangan kelas SD yang ada, sebanyak 7.781 kondisinya baik, 17.260 rusak ringan, 2.120 rusak sedang, 1.611 rusak berat dan 1.114 rusak total.Kemudian, dari total 8.816 ruangan kelas SMP, sebanyak 2.382 dalam kondisi baik, 4.952 rusak ringan, 679 rusak sedang, 467 rusak berat dan 336 rusak total.Berlanjut untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah, baik itu SMA maupun SMK, dari total 7.748 ruangan kelas, sebanyak 3.810 dalam kondisi baik, 3.386 rusak ringan, 287 rusak sedang, 173 rusak, dan 92 rusak total. "Untuk tingkat SD dan SMP, kewenangannya ada pada pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah provinsi berwenang untuk tingkat SMA dan SMK. Secara keseluruhan ruang kelas rusak lebih kurang 4.000-an, terdiri dari rusak berat ,rusak ringan dan rusak total,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau Ahyu Suhendra kepada Tribun, Rabu (23/8/2017), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.Menurut Ahyu, ada beberapa persoalan yang menyebabkan masih banyaknya ruang kelas rusak dan tidak terawat.Di antaranya kurangnya kesadaran siswa dan pihak sekolah dalam menjaga aset serta kurangnya kepedulian pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk renovasi bangunan sekolah.
"Tidak semua kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanah UU yakni 20 persen dari total APBD, karena beberapa alasan. Bisa saja kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi," terang Ahyu."Selain itu, perpindahan kewenangan (SMA dan SMK beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi) ikut menjadi penyebab belum maksimalnya perhatian kepada pembangunan dan renovasi gedung sekolah," imbuhnya.Apalagi untuk melakukan renovasi gedung sekolah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. "Per unitnya perlu sekitar Rp 100 juta. Padahal, untuk sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi saja ada 4000-an ruang kelas rusak, yang membutuhkan anggaran Rp 400 miliar," ungkapnya.Ia menyebut ketersediaan ruang kelas di Riau Masih kurang. Sedangkan untuk menambah ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang sudah ada tidak ideal lagi. Karena ruang kelasnya sudah banyak."Sehingga jika dianalisa lagi, daripada menambah ruang kelas, lebih baik membangun Unit Sekolah Baru (USB). Karena rata-rat sekolah sudah memenuhi ketentuan Permendikbud jumlah rombongan belajar kelas," terang dia.Tahun ini ada bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk renovasi dan pembangunan serta pengadaan media pembelajaran. Adapun alokasi anggaran untuk SMA sebesar Rp 20 miliar dan SMK sebesar Rp 49 miliar. "Anggaran ini khusus untuk renovasi dan pengadaan media pembelajaran,” jelas Ahyu.Sementara untuk penambahan ruang kelas baru tahun ini untuk jenjang SMA ada 23. Lalu penambahan 40 laboratorium. "Di APBD Riau yang kita anggarkan hanya Rp1, 2 miliar, karena sudah digelontorkan lebih besar di anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," jelasnya.Saat ditanya apakah anggaran untuk pembangunan gedung dan renovasi gedung sekolah bisa diambil dari uang komite, menurut Ahyu boleh saja asalkan bersifat sumbangan. "Tapi ingat, jangan dipungut dari wali murid dengan menetapkan besarannya. Kalau sumbangan suka rela boleh saja," ujarnya. ***Editor:
Akham Sophian
"Tidak semua kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanah UU yakni 20 persen dari total APBD, karena beberapa alasan. Bisa saja kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi," terang Ahyu."Selain itu, perpindahan kewenangan (SMA dan SMK beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi) ikut menjadi penyebab belum maksimalnya perhatian kepada pembangunan dan renovasi gedung sekolah," imbuhnya.Apalagi untuk melakukan renovasi gedung sekolah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. "Per unitnya perlu sekitar Rp 100 juta. Padahal, untuk sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi saja ada 4000-an ruang kelas rusak, yang membutuhkan anggaran Rp 400 miliar," ungkapnya.Ia menyebut ketersediaan ruang kelas di Riau Masih kurang. Sedangkan untuk menambah ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang sudah ada tidak ideal lagi. Karena ruang kelasnya sudah banyak."Sehingga jika dianalisa lagi, daripada menambah ruang kelas, lebih baik membangun Unit Sekolah Baru (USB). Karena rata-rat sekolah sudah memenuhi ketentuan Permendikbud jumlah rombongan belajar kelas," terang dia.Tahun ini ada bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk renovasi dan pembangunan serta pengadaan media pembelajaran. Adapun alokasi anggaran untuk SMA sebesar Rp 20 miliar dan SMK sebesar Rp 49 miliar. "Anggaran ini khusus untuk renovasi dan pengadaan media pembelajaran,” jelas Ahyu.Sementara untuk penambahan ruang kelas baru tahun ini untuk jenjang SMA ada 23. Lalu penambahan 40 laboratorium. "Di APBD Riau yang kita anggarkan hanya Rp1, 2 miliar, karena sudah digelontorkan lebih besar di anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," jelasnya.Saat ditanya apakah anggaran untuk pembangunan gedung dan renovasi gedung sekolah bisa diambil dari uang komite, menurut Ahyu boleh saja asalkan bersifat sumbangan. "Tapi ingat, jangan dipungut dari wali murid dengan menetapkan besarannya. Kalau sumbangan suka rela boleh saja," ujarnya. ***Editor:
Akham Sophian
