Oalah! Peron dan Menara Telekomunikasi Belum Usai, Kini Muncul Usaha Sarang Burung Walet Bertebaran di Kabupaten Siak Tak Berizin, padahal Perda Sudah Ada

SIAK, POTRETNEWS.com  - Ratusan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tidak berizin. Bahkan rumah walet ini mudah ditemukan di daerah Kabupaten Siak, karena berdiri tegak menjamur di tengah kota Siak Sri Indrapura maupun di wilayah kecamatan daerah setempat. Ketua Asosiasi burung walet Siak, Suhaimi menyampaikan kepada potretnews.com dan awak media lainnya, saat ini jumlah keseluruhan rumah walet yang ada di daerah setempat sekitar 1.100 gedung.

"Sebenarnya sangat disayangkan, meski jumlahnya begitu banyak, terbukti tidak mampu berkontribusi sedikitpun untuk meningkatkan PAD Kabupaten Siak," kata Suhaimi, belum lama ini.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak, Heriyanto juga mengaku bahwa seluruh usaha sarang burung walet di daerah Siak tidak berizin.

"Usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak tidak memiliki izin satu pun," ujarnya kepada potretnews.com dan awak media lainnya, Rabu (9/8/2017).

Menanggapi fenomena ini, Wakil Ketua DPRD Siak Hendri Pangaribuan mengatakan, sebelumnya mengenai sarang burung walet tak berizin tersebut pernah dilakukan hearing oleh Komisi III DPRD Siak. Hendri juga mengaku, dari hasil pertemuan itu saat ini ia masih mempelajarinya. Bahkan kata dia, data sarang burung walet di Siak masih banyak yang harus dibenahi dan akan memanggil lintas sektoral untuk menyelesaikan permasalah tersebut.

"Mengenai permasalahan ini, saya juga telah berdiskusi dengan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Artinya, kita akan mempelajari peraturan daerah (Perda) tentang penangkaran walet ini di Siak. Mengingat hasil PAD dari sektor ini masih minim dan harus ditingkatkan, agar kedepan bisa memberikan kuntribusi terhadap PAD kita," jelas Hendri, menjawab potretnews.com dan awak media lainnya.

Hendri juga mengaku perlu membenahi Perda tersebut, agar pasal-pasal tentang penangkaran burung walet lebih mumpuni, dan lebih baik lagi.

Dari berbagai sumber yang diperoleh potretnews.com dilapangan, Perda tentang izin dan pemungutan pajak sarang burung walet sudah ada sejak tahun 2008 lalu dengan nomor 04/2008, 14/2008 dan Perbub 26/2010. Namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dinilai nihil.

Untuk itu masyarakat mendesak pemerintah daerah melalui instansi terkait agar menertibkan usaha sarang burung walet tersebut. Apalagi hal itu juga tidak memberikan PAD bagi Kabupaten Siak. Padahal, Bupati Siak Syamsuar disetiap kegiatan tidak henti-hentinya menyampaikan harus meningkatkan sumber PAD dari setiap lini, termasuk pajak.

Sejatinya, bukan hanya sarang burung walet saja yang terkesan dibiarkan saja, walau tak berizin. Seperti diberitakan potretnews.com sebelumnya, dari 112 unit menara telekomunikasi yang berdiri tegak di daerah Kabupaten Siak, 86 unit diantaranya belum mengantongi izin. Bahkan sampai bulan Juni 2017, masih ada 23 permohonan izin menara telekomunikasi yang masuk ke DPMPSPT Siak.

Menurut informasi yang dirangkum potretnews.com, saat ini ada 13 permohonan yang sedang di proses dan 10 permohonan lagi ditolak. Karena, 5 menara yang sudah terbangun jika diberi izin akan menjadi yurisprudensi bagi pemohon yang baru, 2 menara tidak sesuai ketentuan Permen karena jarak antar menara dan 3 menara lagi harus mendapatkan rekom Kemen LHK karena berada di lahan gambut. 

"Beberapa diantara pemohonan yang masuk sedang dalam proses. Namun untuk penertiban bagi yang tidak mengantongi izin, perlu peran Satpol PP Siak. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Kepala DPMPSPT Siak, Herianto, Senin 31 Juli 2017.

Sementara, mengenai Peron atau tempat penampungan dan pembelian buah kelapa sawit yang juga bertebaran di daerah Kabupaten Siak, juga tidak memiliki izin dari DPMPTSP. Hal ini juga diakui Heriyanto, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Peron di seluruh Kabupaten Siak. ***