KPK Ingatkan Ketua Penyelenggara Asian Games soal Kasus Korupsi di PON Riau

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berharap penyelenggaraan Asian Games 2018 bebas dari praktik korupsi. Lembaga antirasuah menilai dalam gelaran pesta olahraga negara-negara Asia itu, reputasi Indonesia sebagai tuan rumah dipertaruhkan. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan meminta Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC), sebagai pelaksana iven berskala internasional harus bisa tertib secara administratif.

Pahala pun sedikit menyinggung soal praktik korupsi dalam kegiatan pesta olah raga sebelumnya, pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau dan Sea Games 2011 Palembang, Sumatera Selatan.

"Kita lihat juga kasus-kasus yang dulu habis setiap event keolahragaan, lalu ada kasus (korupsi) seperti PON, Sea Games," kata Pahala saat berdampingan dengan Ketua INASGOC Erick Tohir di Gedung KPK, Jakarta, Senin (24/7/2017), dilansir potretnews.com dari cnnindonesia.com.

Untuk kasus korupsi PON 2012 di Riau, KPK telah menjerat mantan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Rusli telah divonis 14 tahun penjara dalam kasus korupsi pada pesta olahraga tersebut.

Sementara itu, dalam gelaran Sea Games 2011, KPK telah mengungkap praktik korupsi dalam pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Dalam kasus ini, sejumlah nama telah dinyatakan bersalah, salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Saya sepakat dengan INASGOC bahwa tertib administrasi juga menjadi salah satu fokus dari INASGOC dari pelaksanaan," tutur Pahala.

Menanggapi permintaan pengawasan dari panitia pelaksana Asian Games 2018, Pahala memastikan KPK bakal memberikan pendamping secara langsung dalam pelaksanaan INASGOC. Pahala pun mewanti-wanti agar para INASGOC yang terdiri dari swasta dan penyelenggara negara menghindari konflik kepentingan dan penerimaan gratifikasi.

"Itu kami akan datang ke INASGOC. Kami secara khusus terangkan dan kami lihat bagaimana memonitornya," kata Pahala.

Selain soal penguatan pemahaman secara personal, kata Pahala, KPK juga akan mendampingi pembuatan regulasi untuk kegiatan Asian Games 2018, yang rencananya bakal digelar di Jakarta dan Palembang.

Meski ajang akbar itu di selenggarakan oleh swasta, anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KPK dalam hal ini menyoroti penggunaan anggaran secara multiyears.

"Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kami dukung dan dari INASGOC kami tunggu seperti apa. Yang pasti untuk personel, sistem, dan regulasi kami akan bantu INASGOC," tuturnya. ***

Editor:
Hanafi Adrian