Saat Warganya Kesulitan Beli Beras, Pemprov Riau Habiskan Uang Rakyat Rp688 Miliar untuk Perjalanan Dinas dan Makan Minum

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dinilai belum amanah dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Buktinya, saat kondisi ekonomi masyarakat lagi sulit, Pemprov Riau menyiapkan dana hingga Rp514 miliar untuk kegiatan perjalanan dinas bagi para pejabat.

Tak hanya itu, untuk item belanja makan dan minum selama 2017 ini, Pemprov Riau menganggarkan Rp174 miliar. Sehingga, untuk dua item belanja itu saja, menyedot uang rakyat hingga Rp688 miliar.

"Kita mencatat ada 13 item belanja yang nilai terlalu besar, sehingga berpeluang disalahgunakan. Jumlah ke-13 item belanja itu mencapai Rp1,03 triliun yang sudah disahkan di APBD Riau 2017 ini," kata Koordinator Divisi Advokasi dan Riset Fitra Riau Tarmidzi, saat menggelar konferensi pers, Jumat (21/7/2018) di Pekanbaru.

Adapun ke-13 item belanja yang dinilai menciderai hati masyarakat Riau itu, kata Tarmidzi, yakni biaya perjalanan dinas Rp514 miliar lebih, makan minum Rp174 miliar lebih, listrik Rp55 miliar lebih, belanja cetak Rp53 miliar lebih, tak kegiatan, logistik RT, plakat/figura, dekorasi, dokumentasi dan publikasi Rp51 miliar lebih.

Kemudian, premi asuransi Rp47 miliar lebih, pakaian dinas hampir Rp36 miliar, honorium PNS Rp39,5 miliar, perawatan kendaraan dinas Rp27 miliar lebih, publikasi Rp22 miliar, sewa tenda dan soundsystem Rp8 miliar lebih, perhiasan rumah tangga Rp4 miliar lebih dan pengharum ruangan Rp2,2 miliar.

"Tidak amanahnya APBD Riau 2017 ini karena boros juga tak selaras dengan kebijakan perundang-undangan. Kondisi ini yang memicu kita untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat," imbuh Kuasa Hukum Fitra Riau Suryadi dan Sukri.

Untuk tahun depan, Fitra Riau juga berupaya melakukan pengawasan terhadap APBD di 12 kabupaten/kota di Riau. Kendati ditemukan kesulitan dalam mendapatkan salinan RAPBD di masing-masing daerah, namun Tarmidzi optimis hal itu bisa dilakukannya.

"Tahun depan akan kita upayakan juga mengawasi APBD di setiap daerah," tandasnya. ***