Anggarannya Dinilai Bertentangan UU, Fitra Riau Berencana Gugat Perda APBD Riau 2017 ke Mahkamah Agung

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau berencana akan mengajukan Jucial Review atas Perda APBD Riau tahun 2017. Pengajuan Judicial Review ini dilakukan karena APBD Riau tahun ini dinilai tidak amanah dan bertentangan dengan Undang-undang. Anggaran itu antara lain anggaran kesehatan yang hanya mencapai 6,75 persen.

Ini bertentangan dengan amanah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengharuskan alokasi anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD.

"Seharusnya anggaran kesehatan dialokasikan 10 persen di APBD nyatanya 6,75 persen, tiga setengah persen lagi baru mencapai 10 persen," ungkap kuasa Hukum Fitra Riau, Suryadi dalam jumpa pers, Jumat (21/7/2017), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Persentase alokasi anggaran kesehatan tersebut dihitung di luar belanja gaji di bidang kesehatan. Total alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Riau senilai Rp 742,64 Miliyar. Seharusnya jika perhitungan 10 persen angaran, alokasi anggaran kesehatan senilai Rp 1,100 Triliun.

Selain itu FITRA juga melihat komposisi alokasi anggaran APBD tidak amanah, karena diperuntukka untuk belanja perjalanan dinas, Makan minum, Belanja cetak, dan penggandaan, pakaian dinas, Publikasi, Honorarium pelaksana kegiatan, da keperluan kegiata senilai Rp 1,03 Triliun.

"Untuk perjala dinas saja misalnya itu dialokasikan, Rp 514 miliar lebih," kritiknya. Judicial Review akan diajukan ke Mahkamah Agung pada Senin depan (24/7/2017). ***

Editor:
Fanny R Sanusi