Selain Wan Amir Firdaus, Kejati Riau Tetapkan 3 PNS sebagai Tersangka Baru Dugaan Korupsi di Bappeda Rohil

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Tiga orang oknum aparatur sipil negara (ASN), ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan Korupsi dana kegiatan rutin di Bappeda Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau. Kasus ini juga sebelumnya turut menyeret nama Wan Amir Firdaus (WAF), selaku mantan Kepala Bappeda Rohil kala itu. Artinya, sudah ada empat orang tersangka yang tersandung kasus tersebut. Keterangan yang dirangkum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau yang menangani perkara ini mengatakan, ketiga tersangka yang menyusul Wan Amir Firdaus tersebut merupakan oknum ASN.

"Hasil gelar perkara dan pengembangan hasil penyidikan terhadap WAF soal perkara Korupsi Bappeda Rohil, kita tetapkan tiga tersangka baru, inisial S, H dan E. Mereka adalah ASN," sebut Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Sugeng Riyanta, Kamis (20/7/2017) siang, saat konferensi pers di ruang humas kejaksaan.

Proses penyidikan juga sudah dimulai dan telah dilaksanakan beberapa hari ini oleh pihak Kejati Riau. Sugeng menjelaskan, hari ini berkas perkara diharapkan bisa menyusul, sehingga prosesnya tidak terlalu lama. Adapun S, H dan E diduga turut serta melakukan tindak pidana dalam perkara Korupsi ini.

Adapun kasus Korupsi tersebut menyangkut dana kegiatan rutin Bappeda Kabupaten Rohil sekitar tahun 2008/2011. Saat itu Wan Amir Firdaus menjabat selaku Kepala Bappeda di sana. Ia sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan (pelimpahan, red) beberapa waktu lalu.

Selain kasus di atas, demikian berita yang dilansir potretnews.com dari GoRiau.com, Wan Amir Firdaus juga diduga ikut terlibat dalam perkara Korupsi lainnya, diantaranya tindak pidana pencucian uang (TPPU), gratifikasi. Namun demikian, dirinya ”lolos” dalam kasus dugaan Korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran II, yang juga ditangani Kejati Riau.

Menurut catatan Kejati Riau, setidaknya ada 56 orang terdakwa terkait dugaan Korupsi, sepanjang Januari hingga Juni 2017. Parahnya, sebanyak 34 orang melibatkan oknum ASN, satu orang anggota DPRD, tiga terdakwa dari pihak BUMN, satu dari Polri, tiga orang pensiunan ASN, 12 kalangan dari wiraswasta, dan dua dari kalangan honorer. ***

Editor:
Farid Mansyur