Sejumlah Pejabat Kejaksaan Negeri di Riau Terancam Diberi Sanksi hingga Penurunan Jabatan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejari) Riau Uung Abdul Syakur berjanji bakal mengambil tindakan terkait kinerja bawahannya di setiap kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Ini menyusul masih ada kejari (kejaksaan negeri, red) yang nihil penanganan kasus, terutama terkait perkara korupsi. Itu ditegaskan Uung Abdul Syakur di kantornya Kamis (20/7/2017) siang. Wajar saja penindakan tersebut dilakukan, sebab menurut data Kejati Riau periode Januari hingga Juni 2017, setidaknya ada tiga kejari di Riau yang sampai sekarang nihil penanganan perkara.

Adapun ketiganya antara lain Kejari Pekanbaru, Kejari Inhil serta Kejari Kepulauan Meranti. "Pada akhir tahun saat rakernas (rapat kerja nasional, red) kita akan evaluasi seluruhnya," tandas Kajati Riau Uung Abdul Syakur.

Ini berbanding terbalik dengan Kejari lainnya di Riau, yang rata-rata menangani sejumlah kasus, antara lain Kampar, Kuansing dan Pelalawan dengan masing-masing tiga perkara. Inhu dua perkara serta Kejari Bengkalis, Rohul, Rohil, Siak dan Dumai dengan masing-masing satu perkara.

Jika ditotal, ada 16 perkara yang ditangani jajaran kejaksaan negeri (kejari) di Riau, di mana keseluruhannya menyangkut kasus Korupsi. Sementara bagi daerah yang nihil penanganan, dipastikan Uung bukan disebabkan tidak adanya kasus tipikor (tindak pidana korupsi).

"Jadi tiga daerah yang nihil itu (Pekanbaru, Inhil dan Kepulauan Meranti, red) bukan karena di sana tidak ada korupsi. Yang pasti ada sanksi, biasanya demosi (penurunan jabatan), jadi tidak berarti kita akan biarkan, pasti ada evaluasi, termasuk terhadap Kajari-nya," ujarnya. ***

Editor:
Hanafi Adrian