Siap-siap Naik Gaji, Fitra Ingatkan Anggota DPRD Riau agar Tingkatkan Kinerja

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Peneliti forum Indonesia untuk transparansi Anggaran (Fitra) Triono Hadi menegaskan adanya rencana kenaikan penghasilan DPRD Riau harus dibarengi dengan peningkatan kinerja para wakil rakyat tersebut. Karena menaikkan anggaran penghasilan anggota DPRD merupakan konsekuensi dari PP 18 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi. PP itu keluar juga karena desakan dari anggota DPRD.

”Tentu boleh-boleh saja meningkatkan penghasilan, tunjangan serta memberikan fasilitas lebih lainnya kepada anggota DPRD. Karena sebelumnya hak keuangan dan keprotokoleran diatur pada tahun 2004 melalui PP 24," kata Triono Hadi, Selasa (18/7/2017).

Akan tetapi, lanjut Triono Hadi, ketika pengasilan ditingkatkan mestinya harus diikuti dengan indikator kerja DPRD yang jelas bagi anggotanya.

"Bukan hanya sekadar meningkatkan penghasilan akan tetapi kinerja tidak ada perubahan. Jadi masyarakat juga merasakan dampak dari peningkatan penghasilan Dewan itu," ucap Triono, dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Kalau melihat fakta saat ini menurut Triono Hadi, kinerja DPRD cenderung menurun, khususnya Riau. Salah satunya dilihat dari kuantitas dan kualitas produk regulasi yang dikeluarkan.

"Secara kuantitas, produk regulasi yang telah diselesaikan jauh dari target yang direncanakan. Misalnya tahun 2016 dari 37 ranperda yang direncanakan baru ada 6 perda yang disahkan. Belum lagi dilihat dari kualitas perda-perda yang dikeluarkan,"jelas Triono Hadi.

Bahkan anehnya lagi Triono melihat perda yang dikeluarkan hanya yang sifatnya rutin saja. Seperi perda APBD, perubahan APBD, perda pertangungjawaban, dan lainnya bersifat rutin dan tidak berpihak kepada rakyat.

"Sementara perda lainnya yang sangat penting dan dibutuhkan belum dilakukan pembahasan. Untuk itu, boleh meningkatkan anggaran penghasilan, tentu DPRD juga harus punya mekanisme atau strategi untuk memperbaiki kinerja DPRD," ujarnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi