Hasil Investigasi CBA, Potensi Kebocoran Anggaran Pemprov Riau Rp155 Miliar

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Center for Budget Analysis (CBA) merilis hasil investigasi mereka terkait potensi kebocoran anggaran pemerintah provinsi tahun anggaran 2015/2016 di Indonesia, Senin (10/7/2017). Dari 10 provinsi dengan potensi kebocoran anggaran tertinggi, Riau berada di urutan keenam. Yakni Rp155.490.259.415. Kondisi ini disebabkan lemahnya pengawasan legislatif kepada eksekutif.

’’Antara tahun 2015 sampai 2016, jumlah total potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi di Indonesia mencapai Rp15.083.175.086.687,” ujar Koordinator Advokasi CBA Sadam Bustamal di Jakarta, kemarin.

Potensi Kebocoran Anggaran Pemprov Riau Rp155 Miliar Dia pun membeberkan 10 provinsi dengan nilai kebo­coran terbesar. Urutan pertama ditempati DKI Jakarta dengan jumlah fantastis Rp12.429.265.632.192.

Berikutnya Maluku Rp821.­814. 307.032, Jambi Rp565.679. 670.491, Jawa Timur Rp203. 329.462.583, dan Papua Rp157. 765.423.137. Riau di urutan keenam Rp155.490.259.415, Jawa Barat Rp119.681.779.790, Sumatera Selatan Rp60.592.055.389, Sumatera Barat Rp58.668.059.748, dan Lampung Rp46.066.501.844.

Meski potensi kebocoran anggaran cukup tinggi, ujar Sadam, pemerintah malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

”Sebetulnya yang harus ke­luar itu payung hukum untuk memperkuat agar DPRD intens melakukan pengawasan terhadap eksekutif,” kata dia.

CBA memandang terbitnya PP 18/2017 tidak lain hanyalah dalih pemerintah untuk menaikan pendapatan anggota DPRD secara halus agar tidak diketahui publik.

Kenaikan pendapatan DPRD melalui PP tersebut, kata dia, hanya akan membuat para wakil rakyat semakin kaya dan makmur. Padahal, tingginya kebocoran anggaran per provinsi bukan karena pendapatan DPRD itu kecil, tapi pengawasannya lemah.

”Selama ini ada ‘main mata’ antara legislatif dengan eksekutif agar aman dalam permainan proyek-proyek APBD. Karena kewenangan pengawasan DPRD lumpuh, maka kebocoran anggaran tidak bisa dihindari,” jelas Sadam.

Sementara Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan, potensi kebocoran tersebut merupakan hasil investigasi lembaganya. Dia memberikan contoh kecil yang terjadi di Riau. Pertama, jaminan pelaksanaan sebesar Rp140 juta dan jaminan uang muka sebesar Rp845 juta atas 4 paket pekerjaan putus kontrak pada sekretariat DPRD dan Dinas Kesehatan belum diminta atau dicairkan.

”Kedua, terdapat kelebihan pembayar honor sebesar Rp306 juta, dan ketidaktepatan pemberian honor tiga pelaksana kegiatan atas pelaksanaan tugas dan fungsi rutin sebesar Rp1,3 miliar di lingkungan Pemprov Riau,” tambah Uchok.

Sementara Pemprov Riau menanggapi dingin data yang dirilis CBA. Sebab, pemerintah daerah mengacu pada hasil audit yang dilakukan BPK RI. Atas hasil audit BPK RI berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Riau 2016, Pemprov Riau meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga hasil temuan-temuan dan catatan yang tertuang di dalamnya menjadi pointer tindaklanjut daerah untuk pembenahan.

”Saya tidak tahu soal itu. Tanya sama yang buat surveinya saja. Yang jelas hasil audit BPK atas LKPD Pemprov Riau, kita meraih WTP,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indrawati, Senin (10/7/2017), dilansir potretnews.com dari riaupos.co.

Indrawati belum bisa mengomentari lebih lanjut ketika disinggung mengenai poin-poin kebocoran anggaran seperti disebutkan CBA. Yakni ada anggaran Rp140 juta sebagai jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka sebesar Rp845 juta atas 4 paket pekerjaan putus kontrak di DPRD Riau.

Karena seperti disampaikannya, pemprov menindaklanjuti hasil audit dan temuan BPK berdasarkan hasil yang sudah dilakukan atas laporan sebelumnya. ”Jadi kami menindaklanjuti temuan BPK itu. Kalau ada survei lain kami tidak tahu itu,” tutupnya.

Sementara anggota DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, kebocoran anggaran tersebut sebelumnya juga sudah menjadi catatan BPK. Disinyalir kebocoran tersebut karena tidak tertib administrasi dan menurutnya hal tersebut harus segera ditindaklanjuti.

”Tindak lanjut tersebut ada dua konsekuensinya, di mana yang pertama kebocoran dana tersebut harus dikembalikan atau kesalahan penyajian data yang tidak bisa ditolerir dan harus ada yang mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika pihak CBA mempunyai data-data beserta bukti yang lengkap, dia menyarankan dapat dilaporkan ke DPRD Riau untuk selanjutnya dapat dikoreksi. Selain itu, DPRD Riau mengajak seluruh kalangan untuk sama-sama mengawasi penggunaan anggaran di Riau.

”Kami akan perketat pengawasan lagi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Audit dari BPK tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD. Selain itu, tentunya banyak temuan-temuan lain yang juga harus ditindaklanjuti,” ucapnya.

Wahid mencontohkan, salah satu temuan yang akan segera mereka tindaklanjuti adalah adanya kelebihan bayar untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baru saja dibuat. Penindaklanjutan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah memang terjadi kelebihan bayar atau kesalahan dalam pencatatan administrasi saja.

”Masih banyak lagi temuan hasil audit BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau sifatnya kesalahan administrasi, orang yang bersangkutan harus dilakukan peneguran atau sanksi yang tegas,” sebutnya.

Ahli Tata Negara Universitas Riau Mexasai Indra menyebut potensi kebocoran anggaran di Pemprov Riau yang dilakukan CBA harus dilihat dari sisi positifnya. Temuan yang dipublikasi lembaga independen tersebut disebut sebagai momen perbaikan untuk menciptakan good governance di institusi pemerintah daerah.

Mexasasai menyebutkan, data potensi kebocoran tersebut harus dibuktikan. Satu-satunya cara adalah lewat proses audit. Untuk melakukan audit pada lembaga yang disangkakangan mengalami kebocoran anggaran bisa dilakukan secara internal lewat lembaga semacam inspektorat maupun dari eksternal seperti BPK.

”Kami akan perketat pengawasan lagi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Audit dari BPK tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi kami di DPRD. Selain itu, tentunya banyak temuan-temuan lain yang juga harus ditindaklanjuti,” paparnya.

Wahid mencontohkan, salah satu temuan yang akan segera mereka tindaklanjuti adalah adanya kelebihan bayar untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang baru saja dibuat. Penindaklanjutan tersebut dilakukan untuk memastikan apakah memang terjadi kelebihan bayar atau kesalahan dalam pencatatan administrasi saja.

”Masih banyak lagi temuan hasil audit BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau sifatnya kesalahan administrasi, orang yang bersangkutan harus dilakukan peneguran atau sanksi yang tegas,” sebutnya.

Ahli Tata Negara Universitas Riau Mexasai Indra menyebut potensi kebocoran anggaran di Pemprov Riau yang dilakukan CBA harus dilihat dari sisi positifnya. Temuan yang dipublikasi lembaga independen tersebut disebut sebagai momen perbaikan untuk menciptakan good governance di institusi pemerintah daerah.

Mexasasai menyebutkan, data potensi kebocoran tersebut harus dibuktikan. Satu-satunya cara adalah lewat proses audit. Untuk melakukan audit pada lembaga yang disangkakangan mengalami kebocoran anggaran bisa dilakukan secara internal lewat lembaga semacam inspektorat maupun dari eksternal seperti BPK.

”Dalam konteks tata negara ada mekanisme kontrol dalam tiga lingkarang kekuasan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peran masing-masing institusi negara yang dapat membuktikan kebocoran terhadap anggaran negara, termasuk keuangan daerah. Yang terpenting temuan potensi kebocoran anggaran ini bisa dilakukan lewat proses audit yang biasa dilakukan pada akhir tahun realisasi anggaran,’’ sebutnya.

Mexasai menjelaskan, ekspos oleh CBA itu tidak boleh dianggap negatif oleh institusi yang dianggap beroptensi merugikan keuangan negara. Harus disambut positif sebagai momen perbaikan. Namun menurutnya setelah lewat proses audit internal maupun eksternal ternyata benar ada kerugian negara, maka itu harus ada tindak lanjutnya.

”Kalau memang ditemukan kerugian negara, mekanisme yang bisa dilakukan adalah tindak lanjut. Tindak lanjut ini tergantung lagi pada bunyi rekomendasi yang dikeluarkan lembaga/badan yang mengaudit institusi tersebut,’’ terangnya.

Mexasai juga menyebutkan, pemerintah harus melakukan perbaikan dengan memanfaatkan momen ekspose ini. Dirinya kembali menekankan agar temuan LSM tersebut agar tidak dipandang dianggap negatif. Di sisi lain Mexasasi juga melihat CBA sebagai lembaga juga harus menjelaskan dari mana sumber temuan potensi kebocoran keuangan daerah tersebut. Apakah dari hasil audit BPK sebelumnya atau hasil audit lembaga itu sendiri. ***

Editor:
Hanafi Adrian