PotretNews.com Senin 15 Oktober 2018
Home > Berita > Siak

Anggota Dewan Ini Minta BPK Audit Ketua Forum CSR Kabupaten Siak, Lho Kok?

Anggota Dewan Ini Minta BPK Audit Ketua Forum CSR Kabupaten Siak, Lho Kok?

Ilustrasi.

Senin, 19 Juni 2017 07:26 WIB
Sahril Ramadana
SIAK, POTRETNEWS.com - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Siak, Ismail Amir meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Riau mengaudit Ketua Forum CSR Kabupaten Siak Yan Pranajaya.Pasalnya, hingga hari ini tidak ada transparansi soal dana dari sejumlah perusahaan yang masuk ke "kantong" pemerintah daerah.

"Dana CSR perusahaan selama ini tak joleh di Kabupaten Siak," kata Ismail Amir, menjawab potretnews.com, Ahad (18/6/2017).

Ketidakjelasan itu, kata Ismail, terlihat hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menikmati dana CSR tersebut, baik secara fisik maupun nonfisik. Padahal, perusahan berdiri tegak di daerah mereka.

Ads
Kendati demikian, politisi Partai Hanura Siak ini tidak menampik bahwa sepengetahuannya memang ada bantuan yang diberikan langsung oleh sejumlah perusahan ke masyarakat tempatan. Baik berupa bantuan untuk pertanian, peternakan, maupun perikanan.

"Kalau bantuan langsung diberikan oleh pihak perusahan ke masyarakat memang ada. Tapi kan juga ada berupa dana berbentuk CSR. Yang jadi pertanyaan kita selama ini, seluruh perusahan yang beroperasi di Siak ada engak memberikan CSR-nya ke pemda?. Karena sepengetahuan kita, tak semua perusahan yang di audit BPK," terangnya.

Menurut Ismail, seharusnya data-data perusahan yang memberikan CSR-nya ke pemrintah harus dipublikasi ke publik. Walau dana tersebut besar maupun kecil. Apalagi kata dia, hingga hari ini peraturan bupati (perbup) mengenai CSR belum ada.

"Besar kecilnya CSR perusahaan bisa saja kita curigai ada nego dengan ketua forum. Apalagi belum ada perbup. Kalau tidak salah saya, semenjak adanya Perda TJSL/CSR tahun 2014 lalu, hingga hari ini belum ada perbup mengenai CSR. Seharusnya, enam bulan setelah ada perda, harus dibuat perbupnya sebagai Juknis," papar pria yang akrab disapa Panglimo tersebut.

Bahkan kata dia, pengangkatan ketua forum CSR Siak juga sangat rancu, pasalnya perbup belum ada. "Perbupnya belum dibuat, lalu pengangkatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapplitbangda) Siak Yan Pranaja, menjadi Ketua CSR berdasarkan aturan apa," tanya Ismail.

Untuk itu dia berharap, agar BPK mengaudit Ketua Forum CSR, karena disinyalir ada penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan. "Harusnya selama ini, ada data konkret mengenai CSR. Karena ini ada aturan hukumnya. Apalagi menyangkut uang, sangat sensitif. Jadi saya meminta agar BPK bertindak untuk melakukan audit kepada Ketua Forum CSR Siak. Apalagi pengangkatannya menjadi ketua tanpa prosedur," jelasnya.

Dia berpendapat, jika selama ini dana CSR di Kabupaten Siak transparan, janji PTPN V Lubukdalam ke masyarakat untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) di daerah itu bisa terlaksana menggunakan dana tersebut.

"Kalau ada transparansi mengenai dana CSR perusahaan, bisa terlaksana secepatnya itu. Kalau hanya mengharapkan APBD Siak manalah mungkin lagi, apalagi APBD makin kecil," ujar dia.

Terkait pernyataan Ismail Amir soal transparansi dan audit, hingga diterbitkan Koran Online potretnews.com, berita ini ini belum terkonfirmasi dengan Ketua Forum CSR Kabupaten Siak Yan Pranajaya. ***

Kategori : Siak, Riau, Umum
wwwwww