DPRD Riau Resmikan Kordias sebagai Wakil Ketua melalui Paripurna Istimewa
Kordias Pasaribu (kiri) bersama rekannya separtai, Manahara Manurung, beberapa saat setelah dirinya diresmikan sebagai wakil ketua dewan sisa masa jabatan 2014-2019 melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Riau, Kamis (15/6/2017).
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau memimpin Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Riau Sisa Masa Jabatan 2014-2019, melalui rapat paripurna istimewa dewan, Kamis (15/6/2017) pagi."Selanjutnya, keputusan Mendagri mengenai pengangkatan Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah dan janji jabatan," kata Septina membaca diktum SK menteri.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyerahkan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Riau Sisa Masa Jabatan 2014-2019 kepada Kordias Pasaribu di rapat paripurna istimewa dewan, Kamis (15/6/2017) pagi.Menjawab wartawan beberapa saat setelah peresmiannya sebagai Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu menganggap jabatan tersebut merupakan langkah baru untuk melanjutkan perjuangan dan pembangunan daerah. Dirinya mengaku akan tetap konsisten untuk meneruskan apa program dan kegiatan yang sudah direncanakan lembaga DPRD Riau sebelumnya.”Saya tetap melanjutkan apa yang yang belum terealisasi sebelumnya. Dengan sisa masa jabatan ini, saya akan upayakan bagaimana bisa memaksimalkan kinerja hingga mendapatkan hasil yang lebih baik,” kata Kordias.Dia berharap, ke depannya dapat bersinergi dengan rekan-rekan sesama pimpinan, dan juga dengan Anggota DPRD Riau, sekaligus pihak pemprov dalam menjalankan pembangunan di Provinsi Riau, dan membuat gebrakan serta inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan masyarakat agar terus maju.”Beberapa bulan ini kita lihat hampir semua struktur sudah hampir terisi semua dan mendekati sempurna. Di Pemprov misalnya, saat ini sudah ada wakil gubernur, sudah ada Sekda, dan pengisian organisasi perangkat daerah (OPD) juga sudah dilakukan. Selain itu, pergerakan APBD kita lihat juga sudah mulai naik, kita berharap ke depannya ini terus meningkat, tentunya dengan upaya yang kita lakukan bersama,” tuturnya.Dia mencontohkan, salah satu kegiatan yang harus dilanjutkan dan digesa pembangunannya adalah Jembatan Siak IV, yang sampai saat ini belum kunjung dimulai pembangunan fisiknya. Menurut Kordias, hal tersebut tidak boleh tertunda lagi, apalagi MoU sudah diteken untuk pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut dalam tahun jamak, atau sistem multiyears, selama 18 bulan.Selain itu, menurut Kordias pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai yang saat ini juga masih belum mulai dikerjakan juga harus digesa, apalagi hal tersebut merupakan peluang bagi daerah, karena pembangunannya menggunakan APBN.Sebagai kader PDIP yang merupakan satu partai dengan presiden saat ini, Kordias menyebut akan memberikan peluang besar baginya untuk bisa melakukan komunikasi langsung ke presiden RI. Hal ini menurutnya juga pernah ia lakukan sebelumnya dalam penanggulangan asap beberapa tahun lalu, ia langsung menemui presiden menyampaikan kondisi Riau dan meminta agar dicarikan solusi penanggulangan asap tersebut.

Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman memberi ucapan selamat kepada Kordias Pasaribu usai Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Riau Sisa Masa Jabatan 2014-2019 melalui rapat paripurna istimewa dewan, Kamis (15/6/2017) pagi.”Ini juga menjadi tanggung jawab saya untuk bisa menfasilitasi ke pusat. Saya bersedia menjadi penyambung lidah rakyat Riau menyampaikan aspirasi ke pusat,” ucapnya.Diakui Kordias Riau cukup banyak memberikan sumbangan devisa kepada RI, namun apa yang diterima Riau belum sebanding jika dibandingkan daerah-daerah lainnya, yang lebih banyak menerima anggaran bagi hasil daerah.”Kami tahu Riau salah satu penyumbang devisa terbanyak ke RI, walau pun saat ini tak sebanyak dulu lagi, tapi masih cukup banyak dibanding daerah lain. Tapi dana bagi hasil ke daerah kita masih bisa dibilang minim, kalau dibandingkan dengan Sumatera Barat, Aceh, Medan, dan lainnya di Sumatera. Selain itu, di Riau jalan juga belum cukup bagus secara keseluruhan, kemudian sungai juga banyak di sini, dan terdalam, tapi balai PUPR tidak berada di daerah kita, sehingga daerah kita masih minim pembangunan yang menggunakan alokasi pusat,” paparnya.Dia juga menyinggung masalah hutan di Riau yang hingga kini masih banyak menyisakan persoalan, RTRW yang masih dalam proses, kemudian adanya lahan yang digarap perusahaan tidak sesuai dengan izin yang diberikan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat, dan pelbagai permasalahan lainnya.”Ketika saya masih di Komisi A, banyak temuan perusahaan yang menggarap lahan dari izin yang diberikan. Kemudian juga masalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan. Kalau ini tak diatur dari sekarang, maka kita hanya menunggu bom waktu. Kebutuhan Riau bertambah, tapi sumber daya alam (SDA)-nya tak bisa dimanfaatkan,” ujar Kordias. ***
























