WWF Sebut Penanganan TNTN Pelalawan Harus dengan Mekanisme Hukum

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Menanggapi pernyataan Kapolda Riau, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara yang mempertanyakan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengurai persoalan di Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, Lembaga perlindungan satwa non pemerintah, WWF pun angkat bicara. Humas WWF Riau, Syamsidar menerangkan perihal kritik Kapolda tersebut. WWF melihat perambahan di TNTN telah terjadi sejak lama, saat kawasan tersebut masih berstatus HPH.

"LSM berperan mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan perambahan dari awal ketika masih dalam skala kecil," ungkapnya, Senin (12/6/2017) sore.

Dia juga memengritisi peran pemerintah dan pemegang konsesi atas lahanyang tidak bisa menekan laju perambahan, sehingga kawasan TNTN terus terambah.

"Namun berbagai kendala seperti lemahnya komitmen pemerintah dan dukungan pemegang konsesi tidak bisa menekan laju perambahan," imbuhnya dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Keberadaan LSM yang ada di dalam kawasan TNTN atau yang peduli terhadap kawasan itu diakui Syamsidar mendapat dukungan.

"Berbagai upaya telah dilakukan beberapa LSM yang bergerak di sana‎ untuk mendapatkan dukungan penanganan perambahan dan pengembangan ekonomi," jelasnya. "Perlu peran dan komitmen serta keseriusan pemerintah," lanjutnya. ***

Editor:
Farid Mansyur