PotretNews.com Selasa 13 November 2018
Home > Berita > Riau

514 Daerah Berebut DAK Rp62 Miliar

514 Daerah Berebut DAK Rp62 Miliar

Ilustrasi.

Senin, 12 Juni 2017 17:21 WIB
BANGKINANG, POTRETNEWS.com - Rombongan Pemerintah Kabupaten Kampar telah kembali dari Jakarta berebut dana alokasi khusus (DAK) 2018 dengan daerah lain. Persaingan antardaerah akan sangat ketat. Mengingat DAK yang tersedia sangat terbatas.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar, Azwan mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pagu DAK yang dirancang tersedia pada APBN 2018 hanya Rp 62 miliar. Naik dari 2017 yang nilainya Rp 58 miliar. Ia menyebutkan, DAK diperebutkan 514 kabupaten/kota.

"Tentu ini sangat ketat penyalurannya. Di sini perlu kerja keras kita untuk bersaing dengan daerah lain," ujar Azwan, Senin (12/6/2017), dilansir potretnews.com dari tribunnews.com. Menurut dia, itulah sebabnya, Bupati Azis Zaenal begitu perhatian terhadap usulan DAK. Sampai-sampai, bupati memboyong sejumlah organisasi perangkat daerah untuk bertatap muka secara langsung dengan Kementerian terkait.

Azwan menuturkan, bupati didampingi OPD mengekspos usulan DAK fisik di Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kementerian teknis terkait. "Setelah ekspos, kita sekaligus melakukan diskusi dengan pejabat yang dikunjungi," ujarnya.

Ads
Menurut Azwan, materi yang diekspos merupakan salinan atau hard copy dari e-proposal. Sebelumnya, Bappeda telah mengirim usulan dalam bentuk e-proposal secara daring ke kementerian terkait. Ia menyebutkan, dari tiga yang tersedia, Pemkab Kampar mengusulkan DAK fisik dalam dua kategori. Yakni, DAK reguler untuk 10 bidang dan penugasan untuk tiga bidang.

Kategori DAK afirmatif tidak diusulkan. "Total usulan kita Rp. 834 miliar lebih. Sangat jauh di atas pagu yang tersedia," ujar Azwan. Meski begitu, ia masih berharap Kampar mendapat pembagian DAK lebih besar dari tahun 2017 ini.

Menurut Azwan, untuk mendapat pembagian lebih besar, OPD harus menyajikan usulan dengan perencanaan teknis dan data pendukung lainnya yang sempurna. "Artinya, dengan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Azwan menambahkan, OPD juga perlu mengintensifkan komunikasi dengan seluruh pemangku wewenang dalam pengambilan kebijakan pada seluruh kementerian. "Termasuk dengan DPR Dapil Riau dan Banggar DPR jika itu diperlukan," tandasnya. ‎ ***

Editor:
Farid Mansyur

wwwwww