Waduh! Kementerian Hukum dan HAM Akui Lapas dan Rutan di Riau Paling Rawan di Indonesia

SAMARINDA, POTRETNEWS.com - Persoalan di Sialangbungkuk, Pekanbaru, menjalar ke Kalimantan Timur (Kaltim). Bagaimana tidak, pascakerusuhan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melansir hasil evaluasi terkini kondisi lapas dan rutan di bawah naungan 33 Kantor Wilayah Hukum dan HAM se-Indonesia. Hasilnya, penjara di Kaltim dinyatakan paling rawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di Tanah Air.

Hasil itu diketahui setelah Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengumpulkan 33 Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM se-Indonesia. Ditjen melakukan pemetaan rutan dan lapas yang memiliki tingkat potensi kerawanan gangguan kamtib paling tinggi.

Indikatornya, kapasitas dan isi hunian, masalah sumber daya manusia, sarana serta prasarana, hingga struktur bangunan. "Dari kajian itu, Kaltim menempati peringkat pertama dinilai gangguan kamtib paling tinggi," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM Kaltim Agus Toyib, dilansir potretnews.com dari kliksamarinda.com.

Di urutan berikutnya setelah Kaltim adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara. "Paling rendah tingkat kerawanannya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu dari penilaian pimpinan," ujar Agus.

Penilaian itu memang bersesuaian dengan kondisi di lapangan. Di Samarinda saja, rutan dan lapas sudah sangat sesak, didominasi warga binaan terkait kasus narkoba. "Di Lapas Tenggarong, kapasitas 350 orang, dihuni 1.350. Kondisinya memang rawan, terlebih lagi petugas juga sangat sedikit," beber Agus.

"Kami terus rutin laporkan tiap bulan ke Dirjen (Pemasyarakatan, Red.). Kondisi terkini 11 rutan dan lapas di Kaltim, termasuk di Kalimantan Utara yang juga dalam wilayah kerja kami. Laporan juga terkait kegiatan penertiban di rutan dan lapas," timpalnya.

Berkaca dari kasus kerusuhan dan kaburnya tahanan rutan di Pekanbaru, Kemenkum dan HAM mewanti-wanti petugas rutan dan lapas se-Indonesia lebih mengedepankan penanganan humanis kepada warga binaan agar betah di dalam menjalani masa hukuman.

Selain itu tak kalah penting adalah pemenuhan kebutuhan mendasar, seperti ketersediaan air bersih di dalam rutan dan lapas.

"Pegawai memang sedikit, tapi harus dimaksimalkan. Perlakuan kepada warga binaan itu penting, lakukan pendekatan sisi kemanusiaan. Ini sudah saya sampaikan kepada 11 kepala rutan dan kepala lapas se-Kaltim dan Kaltara," ungkapnya.

"Kami laksanakan tugas di Kaltim ini berat, sudah tidak normal. Jumlah petugasnya menjaga sekian ribu orang. Jadi, semua pihak harus bekerja sama," ujar Agus. ***

Editor:
Hanafi Adrian