PotretNews.com Minggu 24 Juni 2018
Home > Berita > Siak

PN Siak Kabulkan Gugatan Perlawanan Masyarakat terhadap PT DSI

PN Siak Kabulkan Gugatan Perlawanan Masyarakat terhadap PT DSI

Firdaus (jaket hitam) didampingi pemilik lahan Jimmy (kacamata hitam) saat di lokasi kebun kelapa sawit yang diduga diserobot PT DSI. (foto: dok potretnews.com/sahril ramadana )

Rabu, 17 Mei 2017 21:41 WIB
Sahril Ramadana
SIAK,POTRETNEWS.com  - Sidang gugatan perlawanan antara masyarakat dengan PT Duta Swakarya Indah (DSI), dimenangkan oleh masyarakat, karena Pengadilan Negeri (PN) Siak telah mengabulkan gugatan tersebut. Penantian panjang masyarakat yang notabenenya pemilik lahan kebun kelapa sawit di Kampung/Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau itu akhirnya terlunasi setelah putusan perdata dibacakan majelis hakim yang diketuai Riska, Selasa (16/5/2017) kemarin.

Lahan yang semula diklaim oleh PT DSI masuk ke dalam kawasan izin pelepasan kawasan hutan tahun 1998, dibantah dalam putusan itu. Itu terungkap setelah majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat bernama Jimmy yang memiliki lahan di kawasan itu kurang lebih seluas 81,4 hektar, yang semula didiga ingin diserobot perusahan tersebut.

Bahkan sebelumnya dalam kasus ini, PT DSI telah memenangkan gugatan perkara berlawanan dengan PT Karya Dayun, yang sejatinya pengelola lahan kebun kelapa sawit milik masyarakat tersebut. Atas kemenangan itu, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, kemudian objek perkara itu telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Siak Desember 2016 lalu.

Ads
Karena tidak dilibatkan dalam perkara kedua perusahan, pemilik lahan melayangkan gugatan perdata ke PN Siak, yang terdaftar di Kepaniteraan PN dengan Nomor Perkara 19/pdt-g/2016 tanggal 13 Juni 2016 lalu.

Hal itu dibenarkan kuasa hukum pemilik lahan Firdaus, ia mengatakan gugatan kliennya sebagian telah dikabulkan PN Siak. Diantaranya, penggugat adalah pemilik lahan yang sah dan berhak atas tanah yang diperkarakan tersebut, berdasarkan 42 persil SHM yang terletak di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, dengan luas kurang lebih 81,4 hektar.

Disamping itu, pengadilan juga mengabulkan tuntutan penggugat, yang menyatakan, keputusan Mentri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 13.532 hektar untuk perkebunan atas nama PT Duta swakarya Indah (tergugat I) batal dengan sendirinya.

Selain itu, pengadilan juga memutuskan terkait izin lainnya yang terbit dengan cara menggunakan izin pelepasan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 yaitu Surat Keputusan dari Bupati Siak Nomor 284/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 8000 ha dan Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Siak Nomor 57/HK/KPTS/2009 tertanggal 22 Januari 2009 seluas 8.000 hektar adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

"Kita sangat merasa lega, oleh karena itu masyarakat Kampung Dayun yang selama ini merasa terancam akibat ulah PT DSI dengan bersembunyi dibalik Keputusan Mentri Kehutanan 17/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang pelepasan kawasan hutan kepada PT DSI, jangan kuatir lagi," kata Firdaus menjawab potretnews.com, Rabu (17/5/2017).

Bahkan lanjut Firdaus, selama ini berbagai cara yang dilakukan PT DSI untuk menguasi lahan, di antaranya dengan adanya putusan perkara PK nomor 158 PK/PDT/2015 telah mengajukan permohonan sita eksekusi ke pengendalian, meskipun mereka mengetahui di atas lahan yang disebut dalam perkara bukanlah milik PT Karya Dayun, tidak berguna lagi.

"Untuk itu saat ini kita sangat bersyukur, karena pengadilan telah mengabulkan gugatan kita. Ini adalah kemenangan masyarakat Dayun, bukan semata kemenangan klien saya. Sebab, berdasarkan putusan ini, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka SK Menhut RI tentang pelepasan kawasan hutan kepada PT DSI, tidak mengikat sementara waktu terhadap lahan masyarakat seluas kurang lebih 8000 hektar yang diklaim selama ini berdasarkan keputusan menteri itu," terangnya.

Untu itu, Firdaus berharap, keputusan ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi pemilik lahan lainnya, yang lahannya diklaim termasuk kedalam areal izin pelepasan kawasan hutan milik PT DSI. "Padahal, masyarakat yang memiliki lahan di situ, kebanyakan telah berstatus hak milik, akan tetapi dengan berbagai keterbatasan tidak dapat mempertahankan haknya," ujarnya. ***

loading...
Kategori : Siak, Riau, Umum, Peristiwa
wwwwww