PotretNews.com Senin 17 Desember 2018

Sebagai Pejabat yang Digaji Pakai Uang Rakyat, Kepala OPD Pemprov Riau Harus Punya Tanggung Jawab Moral

Sebagai Pejabat yang Digaji Pakai Uang Rakyat, Kepala OPD Pemprov Riau Harus Punya Tanggung Jawab Moral

Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi.

Jum'at, 28 April 2017 16:25 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memiliki tanggung jawab moral sebagai pejabat yang digaji menggunakan uang rakyat.Sehingga mereka dituntut bekerja dengan baik, begitu juga dalam ”memakai” uang rakyat saat melaksanakan program-program kerjanya. Selain dituntut tepat sasaran, juga harus mengedepankan transparasi anggaran.

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi menanggapi pertanyaan wartawan mengenai keberadaan kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Riau yang masih saja ada yang tidak mau terbuka tentang anggaran sebuah program yang mereka jalankan.

"Pimpinan OPD punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang mereka kerjakan kepada publik melalui wartawan. Kepala OPD itu punya tanggung jawab moral (gunakan uang rakyat, red)," kata Sekdaprov Riau di kantor gubernur, Jumat (28/4/2017).

Ads
"Nggak usah sungkan. Nggak usah khawatir. Publik harus tahu," tegasnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Pernyataan Sekdaprov Riau itu berlaku untuk semua kepala dinas dan badan yang ada di lingkup Pemprov Riau, khususnya bagi Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Riau, Ferry Hc yang baru-baru ini melaksanakan program menanam jagung di lahan terintegrasi di Desa Bina Baru, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kampar, Riau, Rabu (25/4/2017) kemarin.

Waktu itu Ferry Hc banyak mengaku tidak hafal saat ditanya seberapa banyak uang rakyat yang digunakannya untuk menjalankan program tanam jagung di lahan 10 ribu hektare. "Saya tidak hafal berapa anggarannya, saya harus cek dulu ke kantor," kata Ferry HC saat ditemui di lapangan.

Begitu juga ketika ditanya mengenai data penerima bantuan bibit yang selayaknya harus by name by address, lagi-lagi ia mengaku tidak hafal. Padahal selama ini dinasnya diberi tanggung jawab besar untuk menggunakan kucuran dana dari APBN dan APBD yang tidak sedikit. "Saya harus cek dulu," ucapnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi

Kategori : Pemerintahan, Umum, Riau
wwwwww