PotretNews.com Selasa 21 Agustus 2018
Home > Berita > Riau

Komisi II DPR: Pemindahan Ibu Kota Jadi Kebutuhan, Bisa di Palangkaraya tapi Bisa Juga di Dumai karena Dekat Selat Malaka...

Komisi II DPR: Pemindahan Ibu Kota Jadi Kebutuhan, Bisa di Palangkaraya tapi Bisa Juga di Dumai karena Dekat Selat Malaka...

Ilustrasi.

Rabu, 12 April 2017 07:18 WIB
JAKARTA, POTRETNEWS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy setuju soal wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta. Alasannya, Jakarta saat ini sudah tidak efisien sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

"Pemindahan ibu kota menjadi kebutuhan karena DKI Jakarta sudah terlalu berat menampung beban sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta pusat pendidikan. Bertumpuknya tiga fungsi dalam satu kota jelas akan membuat Jakarta menjadi tidak efisien, high cost, dan menimbulkan kerugian yang berlipat," kata Lukman saat dikonfirmasi, Selasa (11/4/2017).

Secara spesifik, politikus PKB ini menginginkan adanya kota yang fokus menjadi pusat pemerintahan. Lukman ingin adanya fungsi pemerintahan berjalan efisien.

"Lebih spesifik saya mungkin fokus di pusat pemerintahan, karena kebutuhan kita saat ini adalah efisiensi jalannya pemerintahan di tengah-tengah padatnya Jakarta. Jakarta seperti sekarang mengakibatkan inefisiensi," terang dia, dilansir potretnews.com dari detik.com.

Beberapa kota diusulkan Lukman menjadi alternatif ibu kota. Salah satunya adalah Palangkaraya dan Subang.

"Beberapa pilihan bisa di Palangkaraya, dengan alasan di tengah-tengah Indonesia, bisa juga di daerah Dumai, Riau, karena posisi strategis di Selat Malaka, atau di Subang, Jawa Barat," kata Lukman.

Lukman mengatakan Komisi II DPR, yang membidangi soal pemerintahan, mengadakan rapat dengan pemerintah membahas isu pemindahan ibu kota. Namun, menurutnya, pemerintah masih mengkaji rencana itu.

"Kami beberapa kali raker dan RDP (rapat dengar pendapat), sudah kami tanyakan, dijawab oleh pemerintah masih dilakukan kajian. Dan sampai sekarang kami belum dipresentasikan hasil kajian tersebut," ujarnya.

"Yang harus dipenuhi pemerintah adalah sebuah roadmap yang jelas, business plan yang baik, dan cara membangun yang tidak memberatkan pemerintah dan APBN. Kalau perlu, mencontoh negara-negara lain yang membangun kota pusat pemerintahannya tanpa mengeluarkan dana negara," sambung Lukman. ***

Editor:
Farid Mansyur

Ads
Tour de Siak 2018
wwwwww