Petani Kecamatan Kuindra dan Concong Mengadu ke Bupati Inhil atas Matinya Ratusan Ribu Pohon Kelapa Mereka

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Petani di dua kecamatan yaitu Desa Sungaibela dan Panglimaraja (Kecamatan Kualaindragiri) dan Concong (Kecamatan Concong) merugi. Pasalnya, ratusan ribu kelapa milik mereka mati diserang hama yang disinyalir berasal dari salah satu perusahaan yang ada di sekitar perkebunan milik petani, yaitu PT IJA. Hal tersebut terungkap, saat kuasa hukum para petani di dua kecamatan itu memaparkannya di hadapan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau HM Wardan, Senin (10/4/2017) di aula lantai 5 kantor bupati.

''Kedatangan kami hari ini meminta kepada Bupati untuk lebih tegas terhadap perusahaan berkenaan dengan hancurnya kebun masyarakat yang diperkirakan mencapai 300 ribu pohon kelapa mati,'' sebut Hairul Salim, kuasa hukum petani.

Sejatinya, dalam pertemuan petani dengan Bupati Inhil ini, dijelaskannya juga dihadiri oleh perwakilan dari PT IJA, namun demikian, hingga acara selesai, tidak satu pun terlihat perwakilan dari perusahaan tersebut yang hadir. ''Setahu saya, PT IJA saat ini statusnya hanya memiliki izin lokasi, itupun tidak diperpanjang, apalagi IUP mereka tidak ada. Alasan itu kami rasa bisa dijadikan peluru oleh bupati untuk menindak tegas PT IJA,'' lanjutnya.

Menyikapi keinginan masyarakat tersebut, Bupati Inhil, HM Wardan mengatakan bahwa ia merasakan dan paham betul apa yang dirasakan petani karena dirinya juga anak petani. ''Saya ini anak-anak bapak juga, saya jadi bupati karena masyarakat. Doakan, agar ada solusi terbaik dan berpihak kepada masyarakat. Tugas pemerintah tidak lain dan tidak bukan, semua program muaranya adalah mensejahterakan masyakat,'' ungkapnya.

Yang jelas, dikatakan bupati, pemerintah kabupaten responsif dan selalu ingin mencarikan solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat.

''Dalam waktu dekat ini saya akan membawa masalah ini dalam satu forum pertemuan bersama forkopimda, dan tentunya akan kita informasikan kepada perusahaan dan kita carikan waktu, kita duduk bersama dalam peyelesaian permasalahan ini,'' ujar HM Wardan. (adv/diskominfo/suf)