Bupati Wardan Beri Pengarahan soal Ini kepada Peserta Forum Komunikasi Publik Perencanaan Pembangunan Inhil 2018

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau HM Wardan menghadiri pelaksanaan Forum Komunikasi Publik Perencanaan Pembangunan Kabupaten Inhil Tahun 2018, Senin (13/3/2017) di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Adapun fungsi dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai sebuah tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses pembangunan yang berkesinambungan, penyusunan program prioritas dalam pembangunan untuk tahun anggaran 2018, dan menjaring aspirasi terhadap program prioritas pembangunan.

Pada kegiatan yang dilaksanakan guna menentukan arah pembangunan Kabupaten Inhil di tahun 2018 ini, turut hadir Sekdakab Said Syarifuddin, Wakil Ketua DPRD Inhil H Mariyanto, Asisten II Rudiansyah, Kepala Bappeda Tengku Juhardi, staf ahli bupati, para pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Inhil, camat, kepala bagian setdakab, pelaku usaha, unsur organisasi, tokoh masyarakat dan alim ulama.

Dalam arahannya yang sekaligus membuka forum secara resmi, Bupati Wardan mengatakan, forum yang memiliki fungsi menampung aspirasi masyarakat ini, semestinya harus didominasi kehadiran masyarakat ataupun unsur masyarakat yang mewakili.

"Dengan kehadiran masyarakat di forum ini, tentunya dapat memberikan pertimbangan, masukan menyangkut progres pembangunan di Kabupaten Inhil. Karena forum ini memang diperuntukkan bagi publik. Inilah wadah, sarana bagi masyarakat, menyampaikan aspirasi, pokok pikiran, dan gagasan," katanya.

Selain itu, melalui pelaksanaan Forum Komunikasi Publik ini, Wardan mengharapkan, seluruh kepentingan masyarakat akan pembangunan dapat diakomodir di tahun 2018 mendatang.

"Dalam forum ini, bottom up system akan dapat diberlakukan, peran serta dari semua komponen masyarakat dalam pembangunan dapat terlihat. Aspirasi, gagasan dan pokok pikiran disampaikan langsung oleh masyarakat kepada pemerintah. Ini merupakan wadah kontribusi dari masyarakat terhadap pembangunan," ujarnya.

Selain tujuan umum, seperti penyampaian aspirasi, dikatakan Wardan, forum ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil. Sehingga, lanjutnya, masyarakat bisa memanfaatkan momen ini untuk secara pro-aktif menyampaikan masukan dalam konteks evaluasi.

"Ke depan, maunya forum-forum seperti ini dapat dilaksanakan di tempat yang lebih terbuka. Agar, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum ini yang berdampak positif terhadap pembangunan nantinya akan meningkat," harapnya.

Lanjutnya, sebahagian masyarakat telah dapat menikmati kinerja pembangunan oleh Pemkab Inhil, seperti pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan yang telah dilaksanakan selama ini. Meski, masih terdapat beberapa persoalan pembangunan yang terjadi.

"Dalam kunjungan saya ke desa-desa, saya melihat ada masyarakat yang mulai menikmati 'buah' pembangunan ini. Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Namun demikian, saya sadari masih ada juga pembangunan yang belum terlaksana. Masih banyak persoalan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, khususnya jalan yang menjadi kewenangan Nasional maupun Provinsi Riau," ujarnya.

Spesifik, dalam arahannya ini, Wardan juga menyorot pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya yang tergolong sukses pada beberapa kawasan perdesaan di Kabupaten Inhil.

Selanjutnya, Wardan mengungkapkan, telah banyak alokasi dana yang diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari Provinsi hingga pusat, guna mengoptimalkan upaya pembangunan di Kabupaten Inhil.

Kepala Bappeda Kabupaten Inhil, Tengku Juhardi dalam penyampaian progres pembangunan Kabupaten Inhil mengatakan, perkembangan APBD Inhil, sempat mengalami penurunan untuk tahun 2017 di luar dari Bantuan Keuangan Provinsi Riau yang diperoleh sebesar Rp74 miliar.

Hal ini disebabkan oleh asumsi dasar, yakni harga minyak dunia yang mengalami kenaikan per-barelnya. Sehingga, Pemerintah pusat berfokus untuk melakukan efisiensi dalam pengalokasian dana transfer daerah. (adv/diskominfo/suf)