Blue Abadi Fund Kumpulkan Rp300 Miliar untuk Mendukung Bentang Laut Kepala Burung
Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat. (foto: internet) |
Beberapa pihak yang turut membantu terbentuknya dana ini antara lain Walton Family Foundation, USAID, MacArthur Foundation, Global Environment Facility dan lainnya.“Kawasan konservasi ini terjaga keberadaannya berkat dukungan dan keikutsertaan komunitas lokal dan nelayan,” kata Rob Walton dari Walton Family Foundation, yang telah mendukung kegiatan konservasi di BLKB selama lebih dari satu dekade, dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke redaksi potretnews.com, Jumat (24/2/2017).“Tentu saja tidak cukup dengan membentuk kawasan konservasi perairan, namun harus juga memiliki tata kelola dan penerapan jangka panjang. Inilah fungsi dari Blue Abadi Fund.”Konsorsium BLKB dimulai tahun 2004 oleh Conservation International, The Nature Conservancy dan WWF dan sekarang didukung oleh 30 mitra konservasi, termasuk pemerintah pusat dan lokal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional, serta akademisi.Misinya adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di BLKB secara berkelanjutan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk menjamin ketahanan pangan dan penghidupan mereka.“Masa depan planet kita bergantung pada kearifan lokal,” kata Peter Seligmann, pimpinan dan CEO Conservation International. “Melalui Blue Abadi Fund komunitas global bermitra dengan masyarakat lokal untuk mengamankan kelestarian Bentang Laut Kepala Burung dalam jangka panjang, yang dipercaya sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati bahari tertinggi di bumi.”Sejak diluncurkannya konsorsium ini 12 tahun yang lalu, jaringan KKP di Bentang Laut Kepala Burung telah berkembang mencakup 3,6 juta hektar atau sekitar 20% dari seluruh KKP di Indonesia. Dikelola oleh masyarakat lokal dan pemerintah, jaringan KKP mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan perikanan lokal. Bersama, mereka telah mengurangi penangkapan ikan berlebih oleh nelayan asing (dari luar daerah) hingga 90% dan menikmati hasil dari peningkatan perikanan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan wisata.Secara garis besar, Konsorsium ini telah bermitra dengan 30 organisasi – termasuk Conservation International, The Nature Conservancy, dan WWF – serta 70 donor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, bersama komunitas lokal, berperan penting dalam pengelolaan jaringan KKP dan perikanan lokal.Konsorsium Bentang Laut Kepala Burung akan menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pengelolaan KKP kepada masyarakat dan pemerintah setempat pada Juni 2017, yang nantinya akan mengelola kawasan ini bersama di masa depan. Pembiayaan yang berasal dari dalam negeri akan menyediakan 70% kebutuhan biaya bagi bentang laut ini, dengan pemerintah Indonesia sebagai sumber dana terbesar dan Blue Abadi Fund menyediakan sisa 30 persen.Pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen untuk menyediakan sedikitnya Rp. 7.215.000.000 (US$555.000) setiap tahunnya bagi pengelolaan jejaring KKP mulai tahun 2018. Alokasi dana dari pemerintah pusat serta pendapatan dari biaya masuk wisatawan juga akan berkontribusi dalam pembiayaan KKP.“Sebagai Provinsi Konservasi, sumber daya alam kami memiliki nilai strategis dan penting bagi Papua Barat. Untuk memastikan kami terus mendapatkan manfaat dari konservasi, kami perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa KKP kami mendapat dukungan dana yang cukup dan berkelanjutan,” ungkap Drs. Nathaniel D Mandacan MSi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat.Masyarakat lokal dan badan pemerintah akan menggunakan dana ini untuk menerapkan rencana pengelolaan yang komprehensif untuk ke-12 KKP yang mendukung kegiatan seperti sistem patroli yang efektif, penjangkauan dan pembangunan masyarakat, dan pemantauan ekologi dan sosial sehingga aktivitas pengelolaan dapat diadaptasi terus menerus.
Dana abadi juga dapat digunakan oleh masyarakat Papua untuk mendukung kegiatan konservasi dan perikanan berbasis masyarakat yang inovatif dan lainnya. ***